Kemenhub Ajak Malaysia dan Singapura Latihan Penanganan Pencemaran Laut

Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Een Nuraini Saidah mengungkapkan beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan RFC Technical Meeting tahun 2020, antara lain tentang Update mengenai SOP pelaksanaan Joint Oil Spill Combat di Selat Malaka dan Selat Singapura, serta Pertukaran Pengalaman dan informasi terkait MoU tentang Oil Spill Tariff antara Maritime and Port Authority of Singapora (MPA) dan International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) Singapore.

"Pertemuan RFC Annual Meeting ke-39 yang diadakan pada tahun 2020 lalu mencatat dan mendukung usulan dari Malaysia tentang pembentukan MoU tentang Tarif Penanggulangan Tumpahan Minyak antara RFC dan Industri Pelayaran. Selain itu, Singapura diminta untuk berbagi pengalaman dan pengaturan lebih lanjut dengan masing-masing pihak, yaitu International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) dan International Group of P&I Clubs (IG)," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga telah diusulkan pembentukan Nota Kesepahaman tentang Tarif Penanggulangan Tumpahan Minyak dan Peralatan antara negara-negara Pesisir Dana Bergulir dan Industri Pelayaran dan Komite Teknis RF diundang untuk mempertimbangkan proposal tersebut.

"Pertemuan mencatat konsensus bersama yang diperoleh dalam Rapat Komite RFC kali ini bahwa Malaysia menjadi satu-satunya administrator untuk situs web RFC dan biaya pemeliharaan tahunan akan ditanggung oleh RFC. Selanjutnya, Malaysia akan mengajukan usulan anggaran tahunan kepada Komite Utama RFC," ujarnya.

Komite kemudian akan menunjuk Authority (Otoritas), yang merupakan pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan mengatur keuangan, yang memiliki tugas antara lain merekomendasikan Bank untuk menyimpan Dana sekaligus nilai tukar mata uang yang digunakan, merekomendasikan budget administrasi dan operasional, menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, menyampaikan laporan berkala kepada Komite, memproses peminjaman Dana untuk kepentingan Emergency Responses setelah mendapatkan persetujuan Komite, memverifikasi laporan keuangan yang disampaikan oleh Akuntan Negara Pengelola, serta melaporkannya kepada Komite di RFC Annual Meeting.

“Berdasarkan praktek-praktek sebelumnya, Otiritas dari masing-masing negara Pantai adalah Direktur KPLP dari Indonesia, Ketua Pentadbiran & Kewangan Department of Environment dari Malaysia, dan Manager of Port Operation MPA dari Singapura,” tutup Een.

Sebagai informasi, RFC dibentuk berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani tanggal 11 Februari 1981 oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura (Tiga Negara Pantai) di satu pihak dan The Malacca Straits Council (MSC) atas nama Asosiasi-asosiasi non-pemerintah Jepang di pihak lainnya.

Berdasarkan MoU tersebut pula Tiga Negara Pantai harus membentuk sebuah Revolving Fund Committee atau Komite Dana Bergulir, yang merupakan perwakilan pejabat tinggi/senior dari masing-masing Negara Pantai, yang secara administrasi dan operasional berhubungan atau terlibat dalam penanggulangan pencemaran di Laut, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Director General of Environment Ministry of Natural Resouces and Environment Malaysia, dan Assistant Chief Executive of MPA Singapore. Negara yang mendapat giliran untuk mengelola Dana Bergulir tersebut nantinya akan menjadi Chairman of the Committee atau Ketua Komite, dan setiap tahun memimpin pertemuan tahunan (RFC Annual Meeting).