HEADLINE: Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Butuh 20 Tahun, Masterplannya?

Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, rencana pemindahan ibu kota tersebut tidak berhenti di tengah jalan meskipun negara masih dalam mode penanganan pandemi Covid-19. Salah satu buktinya adalah rencana pembuatan sodetan jalan tol menuju ibu kota baru dalam pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Berlanjut dan tuntas Penajam Paser Utara Kaltim sebagai ibu kota negara. Isyarat melanjutkan pembangunan fisik IKN ditandai sendiri oleh Presiden jokowi dengan menetapkan sodetan tol ke IKN di kilometer 14 jalan tol Balikpapan-Samarinda," kata Fadjroel kepada Liputan6.com, Jumat (3/9/2021).

Fadjroel melanjutkan, pemerintah yang akan diwakili oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU IKN kepada DPR. Kendati begitu, Fadjroel tidak merinci kapan surpres akan diserahkan.

“Rencana penyerahan Surpres RUU IKN ke DPR di parpol koalisi dan PAN,” jelas Fadjroel.

Petakan Aset

Secara paralel, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tengah melakukan pemetaan aset-aset negara berupa gedung milik kementerian dan lembaga untuk disewakan. Monetisasi aset negara ini guna mendukung pendanaan proyek pemindahan Ibu Kota Negara.

"Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dia menjelaskan, untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sendiri tengah memetakan kemungkinan instansi mana yang akan pindah terlebih dahulu ke IKN baru. Dengan demikian, gedungnya bisa mulai ditawarkan untuk mendapatkan dana.

"Namun semua tergantung sikon instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke IKN baru, sehingga nanti kita bisa memiliki rencana monetisasi," kata dia.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, pemerintah perlu menentukan sektor prioritas dalam pembangunan ibu kota baru. Hal yang paling utama kata dia adalah payung hukum.

“Ini butuh komitmen politik, tanpa ada kepastian hukum, dukungan politik, perencanaan ini memang butuh waktu apalagi pelaksanaannya, kalau belum ada aturan hukum, ini bisa terhambat,” katanya kepada Liputan6.com, Jumat (3/9/2021).

Terkait dasar hukum ini, ia menyinggung terkait isu rencana amandemen UUD 1945 yang terkait dengan konteks pembangunan jangka panjang. Bahwa ada kemungkinan pencantuman pemindahan IKN dimasukkan dalam aturan tersebut.

Sehingga dengan masuknya aturan tersebut, siapapun pemimpin negara selanjutnya, proyek IKN ini akan terus dilanjutkan. “Mungkin kita butuh ibu kota yang mencerminkan indonesia sebagai negara maju, sebagai negara terkemuka dengan GDP tinggi, pendapatan tinggi, industri maju, masyarakat sejahtera,” katanya.

Terkait jangka waktu pembangunan hingga 20 tahun, Yayat menilai hal itu normal dalam rencana pembangunan sebuah kota baru. Apalagi, ini terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara yang jadi ikon Indonesia.

Sebagai contoh, ia mengisahkan tentang rencana pembangunan kawasan BSD yang di direncanakan sejak 1984 dan baru mulai beroperasi efektif pada circa 2000-an. Namun, yang menurutnya penting adalah pemerintah perlu memiliki skenario per lima tahun.

“Misalnya, dalam lima tahun pertama ini harus ditentukan kapan mulai groundbreaking, pemerintah harus kasih kepastian kapan mulai groundbreaking,” katanya.

Ia menilai, langkah groundbreaking akan jadi satu tonggak sejarah sehingga bisa dilanjutkan dengan rencana lima tahun selanjutnya.

“Harus ditetapkan (target) 5 tahun kedepan (dan) sudah bisa terwujud, harus sudah ada bentuk awalnya, jadi perlu skenario tahun pembangunan, per lima tahun,” katanya.

Tarkait panjangnya waktu proyek yang berpotensi mangkrak di tengah jalan pembangunan, Yayat mengingatkan tentang pentingnya skenario prioritas. Pemerintah perlu menyusun tiga bentuk skenario, yakni skenario optimis, skenario tingkat sedang, dan skenario pesimis.

“Jadi kalau tidak dibuat itu, maka harus diambil satu skenario kebijakan dengan tingkat skenario paling rendah, tetapkan target mana yang harus didahulukan, misalnya pembangunan utilitas dasar, kapan jalan selesai di bangun, kapan air minum tersedia?,” katanya.

Ia menekankan, utilitas dasar dan keperluan dasar tersebut juga perlu ditarget kapan akan selesai. Menimbang itu akan jadi penopang pertumbuhan ekonomi dan sosial di lokasi tersebut.

Dengan demikian, pemerintah juga perlu untuk menentukan sumber dana pembangunan IKN tersebut. jika tidak, potensi mangkrak dan proyek tidak selesai akan semakin besar.

Ia menyarankan, biaya APBN bisa digunakan untuk pembuatan utilitas awal penunjang perekonomian dan kegiatan di lokasi IKN tersebut. Jadi, ketika ekonominya sudah mulai merangkak naik, perpindahan IKN tidak akan terlalu besar. Karena ia memandang ibu kota harus bisa menjadi sentra penggerak ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menanggapi lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara. Ia menilai lamanya durasi tersebut sebagai hal yang wajar.

Bahkan, Misbakhun mengatakan rencana perpindahan tersebut perlu dilanjutkan karena hal itu adalah keinginan bersama. Ia juga mengatakan adanya ibu kota baru tersebut tak menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang terlantar.

Karena nantinya akan ada dua ibu kota dengan dua fungsi yang berbeda. Pertama, pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi.

“Kan ibu kota negara itu kan keinginan bersama, dan ini sekarang jadi harapan karena nanti akan ada ibu kota pemerintahan, ada ibu kota ekonomi. Jakarta tak akan kehilangan sebagai kota besar pengendali kegiatan ekonomi,” katanya kepada Liputan6.com saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Misbakhun mengambil contoh dari beberapa negara maju yang juga menerapkan hal yang sama dengan adanya dua pusat. Ia mencontohkan Washington DC yang menjadi ibu kota pemerintahan sementara New York sebagai ibu kota ekonomi Amerika Serikat.

Ia juga melihat bagaimana Sydney mampu jadi ibu kota ekonomi sementara Canberra menjadi ibu kota pemerintahan Australia. “Di banyak negara itu terjadi, kita jangan terlalu mengkhawatirkan, kita jangan terlalu mempertentangkan situasi ini berlanjut atau tidak,” katanya.

Dengan demikian ia menyimpulkan bahwa adanya ibu kota baru tersebut sebagai jalan keluar dari permasalah-permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Misalnya jika daya dukung DKI Jakarta tak lagi efektif dan efisien dengan segala permasalahannya, ibu kota baru termasuk jalan keluarnya.

Ia juga menyinggung terkait waktu yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut. Rentang waktu 15 sampai 20 tahun menurutnya adalah waktu yang wajar dalam membangun satu kota baru, apalagi ini berkaitan dengan pusat pemerintahan.

“Itu proses yang wajar, itu membangun sebuah sistem, desain lanskap dan sebagainya, apa lagi itu IKN, itu bukan proses cepat, bukan proses seketika, dikemudian hari dibuat dan besok jadi. Tidak begitu,” katanya.

Waktu tersebut wajar karena menurutnya dalam membangun satu ibu kota diperlukan perencanaan atau konsep yang matang dengan nilai filosofis yang memadai. Kemudian, rencana teknologi digital dalam pengembangannya juga telah menjadi perhatian.