KKP Berharap Tak Ada Lagi Pemangkasan Anggaran di 2022

Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan — Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor perikanan naik 7,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap tidak ada lagi pemotongan anggaran atau refocusing di 2022. Untuk diketahui, KKP telah melakukan beberapa kali pemotongan anggaran di tahun ini.

“Kami sampaikan di awal Rp 169,21miliar setelah direcofusing di tahap 4 menjadi Rp 134,70 miliar dan bisa ditelaah bahwasannya jumlahnya berkurang sekitar Rp 35 miliar untuk di Dirjen Tangkap,” kata Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9/2021).

Kemudian, berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 23 Juli 2021, KKP mendapatkan alokasi anggaran di 2022 sebesar Rp 6,11 triliun.

“Yang terdiri dari Rp 5,93 triliun dari rupiah murni, Rp 132 miliar dari PNBP, Rp 48,79 miliar dari BLU, dan Rp 3,4 miliar dari PHLN,” ujarnya.

Adapun berdasarkan unit kerja eselon I dan jenis belanja, dari anggaran Rp 6,11 mtriliun tersebut akan dialokasikan untuk Dirjen Tangkap sebesar Rp 768,80 miliar, Dirjen Budidaya sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan sebesar Rp 917,27 miliar, Dirjen Penguatan Daya Saing sebesar Rp 383,09 miliar.

Kemudian, untuk Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp 381 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,35 triliun, untuk Badan Karantina sebesar Rp 498,36 miliar, untuk Sekretaris Jenderal sebesar Rp 589,97 miliar dan Itjen sebesar Rp 87,424 miliar.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Minta Dukungan DPR

KKP Dorong Ekspor Hasil Tangkap Ikan Nelayan Tradisional — Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam pemaparannya, Antam meminta dukungan agar rekapitulasi aspirasi dari Komisi IV DPR RI terkait program yang akan dilakukan KKP di tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan tidak terjadi pemotongan anggaran.

Disamping itu, untuk mengatasi pemotongan anggaran KKP akan membelanjakan anggaran dengan cepat di bulan Januari-Februari di tahun 2022. Hal itu dilakukan agar tidak seperti anggaran tahun lalu yang realisasinya lambat sehingga mengalami refocusing/pemotongan.

“Mudah-mudahan tidak ada pemotongannya. Kita memang harus sudah mulai belanja di bulan Januari-Februari, jadi jangan sampai seperti tahun-tahun lalu lambat dalam penyerapan sehingga dipotong itu wajar. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan para komisi 4 Kita sudah harus mulai habiskan (anggaran) di awal, itu kerja kami nanti di tahun 2022 mohon dukungan,” pungkasnya.