Polemik Aturan Rasio Pembiayaan UMKM Perbankan, Siapa yang Pas Mengatur?

Liputan6.com, Jakarta Perbankan mulai Juni 2022 wajib memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) UMKM sebesar 20 persen. Tidka berhenti disitu, pada 2024, perbankan wajib menyalurkan 30 kreditnya ke UMKM.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif sejak 31 Agustus 2021.

Menanggapi hal ini, Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengaku tidak sependapat terhadap keputusan kebijakan ini.

“Itu menurut saya (kebijakan pengaturan rasio pembiayaan UMKM di luar kewenangannya BI,” ujar Piter Abdullah kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Dia melanjutkan, kewenangan BI seharusnya untuk pengaturan secara makro, yakni mencakup kebijakan moneter hingga sistem pembayaran. Sementara pengaturan dan pengawasan perbankan sudah beralih ke OJK sejak 31 Desember 2013.

“Rasanya terlalu jauh BI mengatur, bahkan dengan menganca memberikan sanksi kepada bank. Menurut saya di luar kewenangan BI, domain BI lebih ke pengaturan makro, tidak pada tataran mikro mengatur bagaimana bank beroperasi,” jelasnya.

Menurut Piter, BI bisa seharusnya bisa mendorong penyaluran pembiayaan bank melalui instrumen moneter yang dimiliki, seperti suku bunga acuan.

“Kalau kemudian instrumen suku bunga tidak efektif, BI harusnya folus mencari apa penyebab instrumen suku bunga tidak bisa meningkatkan penyaluran kredit. Bukan kemudian masuk ke wilayah kewenangan otoritas lain,” tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.