Sederet Catatan DPR atas Pelaksanaan APBN 2020

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Banggar DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan hasil beberapa pendapat mini dari berbagai fraksi di DPR dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Selasa (7/9/2021)

“Pertama fraksi PDI perjuangan berpendapat agar Pemerintah segera menindak lanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran kedepan,” kata Wakil Banggar Edhie.

Selain itu fraksi PDI meminta dalam mengelola APBN pada tahun-tahun berikutnya agar Pemerintah terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian Intern, meningkatkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas belanja negara serta mempertajam efektivitas APBN dalam meningkatnya kemakmuran rakyat.

“Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), meminta Pemerintah dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan, agar meningkatkan manfaatnya baik dari sisi finansial, ekonomi maupun sosial dengan lebih terukur,” ujarnya.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar berharap tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam opini dan temuan BPK dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran Kementerian Lembaga terkait dalam tahun anggaran berikutnya.

Disisi lain, Fraksi partai Golkar juga meminta Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan panja seperti tertuang dalam pasal 12 RUU pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020.

“Fraksi partai gerindra memandang bahwa meningkatnya serapan belanja negara belum berbanding lurus dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tidak berhasil meredam lonjakan pengangguran dan kemiskinan,” katanya.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal.

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berpendapat bahwa Pemerintah agar terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak mengakibatkan SILPA yang terlalu besar, seperti pada TA 2020 sebesar Rp 245,6 triliun, sehingga untuk ke depan penganggarannya maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berpendapat bahwa untuk menghadapi kondisi darurat di mana kebijakan harus dibuat dengan tepat dan dieksekusi dengan cepat. Pemerintah perlu membuat mekanisme penganggaran pelaksanaan dan pelaporan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi kepentingan namun tetap transparan dan akuntabel.

Selain itu fraksi PKB berpendapat bahwa pemerintah harus serius menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2020 terkait masih ditemukannya 26 kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terutama pada temuan-temuan yang berulang di setiap tahun.

Fraksi Partai Demokrat, meminta agar pemerintah memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh rekomendasi badan anggaran DPR RI dan menindaklanjuti setiap review temuan dan rekomendasi badan pemeriksa Keuangan BPK.

Tidak hanya itu, fraksi partai Demokrat meminta pemerintah harus tetap fokus pada kelanjutan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tahun 2020.

“Fraksi partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan ketimpangan di masyarakat. Serta meminta pemerintah untuk tetap menerapkan prinsip Keuangan  yang efisien transparan dan akuntabel,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.