Punya Komoditas Unggulan, Menkop UKM Optimis Lampung Jadi Penyangga Pangan Nasional

Teten mencontohkan keberhasilan pengelolaan koperasi peternakan sapi terbesar di Selandia Baru bernama Fonterra yang memiliki sekitar 15 juta ekor sapi. Peternak yang merupakan anggota koperasi hanya fokus mengurus sapi dan menjaga produksi susu. Sedangkan tugas koperasi yang mengurus pengolahan produk dan pemasarannya atau sebagai offtaker. Cara kerja seperti ini harus bisa diterapkan pada koperasi-koperasi di Indonesia agar bisa mewujudkan ketahanan pangan. 

"Saat ini di banyak negara seperti di Belanda, Eropa, dan Amerika yang mengelola sektor pangan bukan lagi korporasi tapi koperasi. Jadi, saya berharap di Lampung ini bisa lahir koperasi modern seperti itu," tuturnya. 

Teten menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah. Menurutnya, saat ini sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan pagu yang dinaikkan dan tingkat suku bunga rendah. 

Dia menegaskan, pemerintah telah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Selain itu juga dilakukan perpanjangan subsidi bunga 3% sampai Desember 2021. Untuk pagu anggaran KUR 2021 adalah sebesar Rp253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan plafon yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp220 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah komitmen untuk memajukan sektor UMKM. 

"Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM Kita masih 20%, dan kami ditargetkan untuk bisa menaikkan minimal menjadi 30% pada 2024 mendatang, oleh karena itu pagi KUR kita selalu naikkan dan ini akan terus naik sampai porsinya 30%," tegas Teten. 

Dia menambahkan, saat ini terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu koperasi seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) ini dibentuk untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi di Indonesia. 

Menurutnya, jika koperasi mau memanfaatkan pembiayaan dari Satuan Kerja (Satker) di bawah Kemenkop UKM ini, mereka akan mendapatkan banyak benefit seperti rendahnya suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional. 

"Pembiayaan untuk koperasi selain dari Bank saat ini juga ada LPDB karena sekarang ini sudah tidak ada hibah tapi adanya dukungan pembiayaan murah. Maka koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB," ucapnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai wilayah yang konsisten menjaga produktivitas sektor pangan. Menurutnya kerja sama yang dilakukan selama ini antara pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil di mana tingkat pertumbuhan ekonomi di Bandarlampung menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung terbesar dikontribusikan oleh sektor industri makanan dan minuman yang mencapai 35,88%. 

Arinal menegaskan, pihaknya siap untuk mengelola produk-produk pertanian melalui koperasi asalkan ada jaminan harga yang kompetitif oleh pemerintah pusat. Dia akan mengoptimalkan peranan koperasi di wilayah kerjanya untuk dapat memproses produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan untuk dilakukan hilirisasi sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. 

"Produk-produk kita banyak yang berasal dari hulu seperti jagung, kopi, coklat, dan udang tapi mengapa kita tidak proses semua itu. Saya yakin, kerja sama yang erat ke depan saya siap laksanakan perintah Pak Menteri untuk diolah, saya akan minta koperasi yang berkelas untuk bekerja," kata Arinal. 

Perlu diketahui, saat ini jumlah koperasi di Bandar Lampung mencapai 5.653 unit. Dari jumlah itu koperasi yang aktif sebanyak 2.087 unit dengan jumlah anggota 2,2 juta orang. Total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi mencapai Rp4,41 triliun. Untuk memaksimalkan potensi koperasi tersebut, Pemprov Bandar Lampung akan mengupayakan untuk memetakan jenis usaha koperasi yang sama model bisnisnya untuk disatukan. 

"Kita akan lakukan dalam kerangka kebijakan yang strategis untuk membangun sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur dulu. Jadi nantinya para petani tidak lagi kesulitan mengangkut hasil produksinya ketika infrastruktur sudah baik," pungkasnya. 

Turut hadir Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi, Kepala Bank Indonesia Bandar Lampung Budiyanto, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. 

(*)