Menakar Urgensi Revisi PP 109 Tahun 2012 soal Produk Tembakau

Mengenal dan Mengendalikan Hama Tanaman Tembakau Memanfaatkan Teknologi Digital — Para petani tembakau di lahan perkebunan mereka di Desa Jatiguwi, Kabupaten Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta Polemik rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan terus bergulir.

Terbaru, Kementerian Kesehatan yang menempuh mekanisme revisi menggunakan Izin Prakarsa langsung kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Kabinet karena rencana perubahan PP 109/2012 tidak tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021.

Keppres 4/2021 adalah daftar peraturan pemerintah yang masuk prioritas pembahasan tahun ini. Daftar tersebut sejenis dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembentukan atau revisi sebuah undang undang.

Profesor Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) mengatakan sejauh ini tidak ada urgensi revisi PP 109/2012. Kebijakan ini masih relevan digunakan dalam rangka pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.

“Pembahasan peraturan yang menggunakan Izin Prakarsa sebaiknya hanya terkait hal-hal yang sifatnya sangat mendesak seperti berbagai kebijakan penanganan krisis akibat pandemi COVID-19,” kata Hikmahanto seperti ditulis, Jumat (10/9/2021).

Terlebih, kata dia, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, revisi PP 109 Tahun 2021 tidak memenuhi sejumlah hal seperti pembulatan suara antar K/L dan aspek harmonisasi.

Dia mengaskan, saat membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Dalam kasus rencana revisi PP 109/2012, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti perburuhan, tenaga kerja, petani tembakau, hingga penerimaan negara.

Hikmahanto menegaskan isu kesehatan memang merupakan persoalan penting untuk jadi bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan publik. Namun demikian, kepentingan lain juga tidak boleh diabaikan.

"PP 109/2012 tidak hanya bicara soal satu dimensi kepentingan namun merupakan titik temu berbagai kepentingan. Maka itu Kementerian/lembaga terkait harus diikutsertakan agar pembahasan mengenai peraturan perundangan lebih komprehensif. Selain itu, naskah akademis sebagai dasar revisi harus dibuka ke publik untuk mendapatkan masukan," paparnya.

Polemik berkepanjangan revisi PP 109/2012 yang menguras energi pemerintah semestinya tidak perlu terjadi saat Indonesia sedang berjibaku menghadapi pandemi.

“Kementerian Kesehatan harus kita dukung untuk fokus menyelesaikan pandemi dan memperkuat berbagai kebijakannya. Untuk itu sebagai bangsa yang berdaulat penting untuk kita mampu mengambil sikap dan tidak tunduk kepada desakan lembaga asing yang memiliki kepentingan atas revisi PP 109/2012 ini,” tegas Hikmahanto.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu ‎per bungkus. Sebab, kenaikan harga ini bukan hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.

2 dari 2 halaman

6 Juta Pekerja

Gapri 23 Nov 2016 — Industri rokok telah menyumbang kontribusi ekonomi terbilang besar. Tahun lalu saja, cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp139,5 triliun.

IHT Indonesia melibatkan lebih dari 6 juta pekerja dan mata rantainya hulu ke hilir, setiap negara yang berdaulat pasti memiliki pertimbangan terkait kebijakan yang diterapkannya dan tidak semata-mata mengikuti tekanan dari luar. Revisi PP 109/2012 akan punya implikasi banyak terhadap berbagai peraturan lain baik yang setara atau turunannya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga menyampaikan perspektif kebijakan publik yang baik, penyusunan atau revisi sebuah peraturan pemerintah perlu disusun secara kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat. Ia menilai proses revisi PP 109/2012 tidak memenuhi aspek tersebut, lantaran dilakukan dengan sangat tertutup tanpa adanya keterlibatan publik, maupun pihak-pihak terkait seperti petani, buruh rokok.

“Apa urgensinya melakukan revisi PP 109/2012? Saya juga tidak setuju revisi ini, secara asas penyusunan regulasi ini melanggar aspek transparansi, karena prosesnya sangat tertutup dan tidak melibatkan banyak stakeholders yang terdampak langsung terhadap revisi ini,” katanya.

Tanpa adanya konsultasi dan partisipasi publik dan regulasi yang diciptakan dinilai Trubus juga tak akan efektif, karena akan memicu penolakan dari publik saat implementasinya. Pemerintah disebut Trubus juga perlu menghentikan pola menerbitkan regulasi dengan cara testing the water, menerbitkan regulasi serampangan dan kemudian membatalkannya saat diprotes publik.