Pemerintah Genjot Penyerapan APBN 2021 dan Anggaran PEN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan akan terus menggenjot penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 untuk memaksimalkan upaya penanganan dan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan data terbaru, realisasi dana PEN baru mencapai sekitar separuh dari pagu yang telah ditetapkan.

Terkait capaian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mempercepat penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian serapan anggaran PEN 2021, karena kami yakin, semakin cepat anggaran tersalurkan, semakin cepat program bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat terealisasi," Kata Menkominfo, Rabu (15/9/2021).

Hingga 10 September 2021, atau jelang akhir kuartal III tahun ini, realisasi anggaran program PEN mencapai Rp 377,5 triliun atau 50,7% dari pagu Rp 744,77 triliun.

Adapun, rincian penyerapan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

• Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi 108,16 atau 57,9 persen dari pagu Rp 186,64 triliun.

• Anggaran kesehatan terealisasi Rp 93,45 triliun atau 43,5 persen dari pagu Rp 214,96 triliun.

• Anggaran klaster program prioritas terealisasi Rp 58,04 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp 117,94 triliun.

• Anggaran klaster dukungan kepada UMKM serta korporasi terealisasi Rp 59,93 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp 162,40 triliun.

• Anggaran insentif usaha terealisasi Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

Menkominfo Johnny menjelaskan bahwa serapan Anggaran PEN harus dipercepat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi.

Anggaran perlindungan sosial, misalnya, telah direalisasikan dalam Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing menerima sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, Bantuan Presiden untuk usaha mikro menjangkau 12,71 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 1,2 juta untuk setiap penerima.

Pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langung Tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha warung.

Uji coba bantuan ini dilaksanakan di Medan dan telah diterima 1 juta PKL serta pemilik warung, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta.

Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2022 di sidang tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan target pertumbuhan ekonomi dan pembelanjaan negara di 2022.

2 dari 2 halaman

Optimis Naik

menkominfo — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. (Ist)

Menteri Kominfo menambahkan, pemerintah optimistis serapan anggaran dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

Pemerintah, lanjutnya, telah mendesain APBN secara fleksibel agar dapat dioptimalkan dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

“Keterbukaan informasi terkait realisasi PEN yang masih berada di angka 50% ini merupakan upaya transparansi kepada publik, agar dapat kita monitor bersama. Pemerintah mengharapkan semua pihak terkait dapat terus berkolaborasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ini,” ujar dia.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemantauan, guna mendorong semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar mengakselerasi penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun melalui berbagai program kerja.