Sukses

Peternak Ayam Bentuk Tim Tagih Janji Jokowi, Soal Apa?

Para peternak akan membuat tim guna menagih janji Jokowi dalam mengatasi permasalahan yang dialami peternak ayam.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah peternak ayam di wilayah Jawa mengadakan pertemuan guna menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Hasilnya, para peternak akan membuat tim guna menagih janji Jokowi dalam mengatasi permasalahan yang dialami peternak ayam.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio mengatakan bahwa tim kecil yang akan dibentuk oleh kelompok peternak itu akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada pertemuan minggu lalu dengan peternak.

“Kami akan menindak lanjuti kepada pemerintah terkait untuk menagih atas arahan Bapak Presiden,” katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (21/9/2021).

Ada beberapa kementerian dan lembaga yang jadi sasaran tagih janji tersebut, diantaranya Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sosial.

Diketahui, salah satu masalah yang dihadapi para peternak mandiri adalah adanya persaingan yang dinilai tidak berpihak pada peternak mandiri. Pasalnya, para peternak mandiri menilai dengan masuknya perusahaan konglomerasi di pasar tradisional berdampak pada penjualan hasil ternak mandiri.

Senada dengan Alvino, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Sugeng Wahyudi mendesak perlu adanya pemisahan segmentasi pasar bagi peternak mandiri dan perusahaan konglomerasi.

“Mendesak agar ada pemisahan pasar. Peternak konglomerasi menjual ayam tidak dalam bentuk ayam hidup. Sedangkan ayam hidup, pasarnya biar diperuntukkan untuk peternak mandiri,” katanya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Tak Kunjung Selesai

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan bahwa hingga saat ini, kondisi peternak baik ayam broiler maupun peternak ayam petelur dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Bahkan, ia mengatakan terkait masalah yang ada di lingkup ayam broiler sudah sejak tiga tahun lalu tak kunjung selesai. Meski begitu, pihaknya mengaku terus mendesak pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ia menilai, pertemuan dengan Presiden Jokowi minggu lalu ada kesempatan bagi peternak untuk menyampaikan aspirasi para peternak mandiri.

“Masalah ayam broiler, Peternak Mandiri bahkan sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Dengan disertakan di panggil Presiden, kesempatan bagi peternak ayam broiler utk melaporkan kondisi peternak yang sebenarnya,” tuturnya.

Sementara itu, Alvino juga sejalan dengan Sugeng, bahwa kondisi harga telur maupun ayam tidak dalam kondisi yang menguntungkan.

“Harga ayam dan telur masih dibawah HPP peternak,” katanya.

 

 

3 dari 3 halaman

Tuntutan Peternak Ayam

Sebelumnya sejumlah perwakilan peternak mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan kondisi terkini yang dihadapi peternak. Mulai dari persaingan pasar yang tidak sehat, hingga harga pakan yang tinggi.

Para peternak mendesak pemerintah perlu mengatur segmentasi produk ayam broiler. Perusahaan konglomerasi tidak boleh menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen peternak rakyat mandiri.

“Peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick (DOC)/ anak ayam umur sehari, hal tersebut dipicu oleh tingginya harga jagung dimana jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam (50 persen), sehingga kami memohon diupayakan jagung dengan harga yang wajar dan persediaan yang cukup. Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan impor jagung untuk peternak rakyat mandiri lewat BUMN Pangan atau koperasi,” tulis keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Selasa (21/9/2021).

Selanjutnya, kepada Presiden, para peternak mengusulkan pemerintah untuk mempunya cadangan jagung sebanyak 500 ribu ton melalui BUMN Pangan. Lalu, Ditetapkan harga eceran tertinggi HET Day old Chicken dan pakan, atau disesuaikan dengan harga ayam hidup yaitu sebesar 25 persen dari harga ayam hidup dan revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No 07 tahun 2020.

“Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah di tingkat peternak mandiri, mohon BUMN Pangan dapat ikut berperan untuk menyerap ayam-ayam peternak mandiri dengan ketentuan harga yang wajar dan dapat menjadi cadangan pangan,” tambah keterangan tersebut.

Kemudian, para peternak minta ayam dimasukkan ke program bantuan-bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Lalu, pemerataan kepemilikan indukan yang selama ini dikuasai oleh dua perusahaan yang mendapatkan kuota kurang lebih sebesar 65 persen.

“Kami memohon didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa juga mendapat GPS tersebut. dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mandiri mendapatkan kuota maksimal tidak lebih dari 20 persen,” lanjutnya.

Selanjutnya, peternak juga meminta dibentuknya Perpres yang berpihak pada peternak mandiri serta pembentukan tim kecil yang melibatkan peternak sebagai langkah monitoring dan evaluasi tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Jokowi.