Anggota DPR Sebut Satgas BLBI Sangat Tidak Produktif

Lebih lanjut, dengan perolehan Rp 100 miliar yang diambil dari Kaharudin, setelah 100 hari kerja Satgas BLBI, angka itu masih sangat kecil.

“Dari masa kerja 100 hari sejak dilantik satgas dengan Perolehan dana Rp 100 miliar dari Kaharuddin ongko itu sangat kecil, bahkan bisa disebut bentuk Penghinaan Obligor ke Satgas BLBI,” katanya.

Ia menilai bahwa dana tersebut bukan termasuk dalam pembayaran atas pengakuan obligor, tetapi pencairan escrow account yang selama ini dikuasai pemerintah.

Pemerintah melalui Satgas BLBI terus melakukan berbagai upaya demi memastikan para obligor membayar utang kepada negara. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah melalui jalur pidana.

Ancaman pidana ini ditujukan kepada obligor BLBI yang mengalihkan aset yang terkait dengan kasus tersebut ke perumahan.

Ancaman itu disampaikan Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban setelah mengendus adanya modus pencucian aset eks BLBI tersebut ke perumahan. Satgas BLBI kemudian menggandeng Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti obligor yang mempraktikkan modus tersebut.

"Untuk kasus-kasus seperti itu kita akan melihat, bagaimana jaminan tersebut beralih, dalam hal ada indikasi tindak pidana karena peralihan tersebut, maka kami akan bekerja sama dengan Bareskrim," kata dia dalam konferensi pers, seperti ditulis Rabu (22/9/2021).

Ancaman tersebut juga disampaikan Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, praktik pengalihan aset itu bisa masuk ke ranah pidana, bukan lagi perdata sebagaimana yang saat ini tengah berjalan.

"Karena ini hak tagih piutang negara penyelesaiannya perdata. Tetapi dalam hal terjadi tindak pidana seperti itu sudah jelas diserahkan ke nagara kok dijual lagi, dibangun lagi, tanpa izin itu bisa menjadi pidana," tegasnya.