Menteri KKP Gandeng FAO untuk Perangi Illegal Fishing

Kemudian melalui kebijakan penangkapan terukur ini, zona penangkapan nantinya terbagi dalam dalam tiga segmen, yakni zona industri, zona spawning ground, dan zona nelayan tradisional/lokal. Dengan demikian sumber daya alam perikanan yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, mulai dari nelayan tradisional hingga pelaku industri.

Kebijakan penangkapan ikan terukur ini, kata Menteri Trenggono merupakan implementasi dari prinsip ekonomi biru yang menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola sumber daya alam perikanan yang dimiliki.

"Ini implementasi dari Blue Economy, sehingga laut menjadi sehat. Kemudian bagaimana kami menjaga kualitas perikanan sejak dari produksi hingga sampai ke konsumen," papar Menteri Trenggono.

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sekaligus mendorong distribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih merata sebab pendaratan ikan harus di pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan. Saat ini pendaratan cenderung terpusat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa.

Menteri Trenggono menambahkan, KKP juga mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada subsektor perikanan budidaya. Hal ini dibuktikan dengan upaya revitalisasi tambak-tambak tradisional menjadi lebih modern yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tandon, serta irigasi. Revitalisasi akan meningkatkan produktivitas tambak dan pengelolaannya pun ramah lingkungan.

Sementara itu, FAO Representative in Indonesia Rajendra Aryal memberikan apresiasi atas roadmap pengelolaan sumber daya perikanan yang dibangun KKP. Roadmap tersebut sudah sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, pihaknya siap memberikan dukungan termasuk mempromosikan roadmap pengelolaan perikanan yang digagas KKP ke negara-negara pendonor sehingga program bantuan terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan dapat diimplementasikan di Indonesia.