Sukses

Waspada, Marak Kasus Penipuan Pengangkatan CPNS Berbayar

Penipuan pengangkatan CPNS semakin sedikit. Namun BKN menghimbau agar masyarakat lebih kritis dengan aktif mencari informasi sehingga tidak terjerumus.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap kasus penipuan pengangkatan CPNS yang kini masih ramai. Seperti dilakukan putri Nia Daniaty, Olivia Nathania yang menjanjikan posisi menjadi abdi negara dengan modal transfer uang hingga meraup Rp 9,7 miliar.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan, kasus penipuan pengangkatan CPNS saat ini cenderung lebih sedikit dibanding tahun-tahun formasi sebelumnya.

Kendati begitu, ia mengingatkan agar masyarakat senantiasa waspada terhadap kasus serupa. Dia pun mengingatkan jika perekrutan CPNS resmi hanya dibuka oleh pemerintah lewat informasi terbuka.

"Penipuan pengangkatan CPNS sekarang semakin sedikit. Namun kami menghimbau agar masyarakat lebih kritis dengan aktif mencari informasi di kanal resmi kementerian atau lembaga dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Satya kepada Liputan6.com, Selasa (28/9/2021).

Kasus penipuan pengangkatan CPNS memang kerap ramai terjadi saat pemerintah menggelar proses seleksi, yang kali ini tengah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Bahkan, modus penipuan kadang datang dari orang terdekat.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Tanpa Biaya

Oleh karenanya, BKN menegaskan, pengangkatan ASN baik dalam bentuk CPNS maupun PPPK harus melewati proses seleksi yang diumumkan resmi oleh pemerintah.

Seluruh proses perekrutan CPNS dilakukan secara terbuka, dan diumumkan secara resmi baik melalui media sosial maupun laman instansi terkait. Tahap perekrutan ini pun tidak dipungut biaya alias gratis.

"Padahal proses seleksi CPNS dan PPPK tidak dipungut tarif atau biaya masuk apapun. Ingat, mulai dari tahapan seleksi, penetapan NIP dan penerbitan surat keputusan (SK) tidak pernah disampaikan lewat individu," seru BKN.