Banggar DPR: APBN Harus Disusun Berwawasan Lingkungan, Kasihan Bumi

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menilai selama ini pembangunan nasional hanya berorientasi pada sektor ekonomi belaka dan mengesampingkan aspek-aspek lingkungan. Tak herap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sejalan dengan kelestarian lingkungan.

"Selama ini nalar pembangunan yang terbentuk bersifat ekonomistik, ini hanya untuk perekonomian tinggi dan mengabaikan aspek lingkungan," kata Ketua Banggar, Said Abdullah, dalam Sidang Paripurna di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Said menilai, saat ini sudah saatnya rencana pembangunan nasional memberikan perhatian kepada aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati. Isu ini kata dia sudah menjad pembahasan tingkat global sejak tahun 1997. Namun sayangnya berbagai negara belum meratifikasi Protokol Kyoto di Jepang yang telah disepakati saat itu.

"Sayangnya tidak banyak negara meratifikasi atau menjalankan ini," kata dia.

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia akhirnya menandatangani Paris Agreement tahun 2016 sebagai upaya pengendalian gas rumah kaca. Perjanjian internasional ini pun telah diratifikasi Indonesia. Namun, sayangnya lagi, kata Said, pembangunan nasional masih belum ramah terhadap emisi.

"Sekali pun sudah diratifikasi, tidak serta merta pembangunan kita ramah emisi," kata dia.

Bahkan di masa depan, kerusakan ekologi dan berbagai virus menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Apalagi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyebut, Jakarta sebagai Ibukota Indonesia akan tenggelam sebagai akibat turunnya muka laut. Selain itu beberapa waktu lalu juga ditemukan ribuan burung pipit mati di Bali dan Cirebon karena tingkat keasaman air hujan yang tinggi.

"Ini beban berat bagi bumi," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.