Erick Thohir Minta Kewenangan Lebih, Mampu Bubarkan BUMN Tanpa Ribet

Lebih lanjut, Menteri Erick menyebut, di tengah era digital saat ini dengan perubahan bisnis model yang cepat. Jika sebelumnya perlu 10 tahun untuk berubah, saat ini hanya perlu sekitar dua tahun untuk perubahan model bisnis.

“Sama (seperti) job juga terjadi perubahan, kalo proses tadi, penutupan sebuah perusahaan, penggabungan memakan waktu panjang, akhirnya kan kita harus sadari itu jadi kelemahan kita bersama sebagai bangsa, sebagai BUMN,” katanya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa itu artinya kita sebagai bangsa tidak siap dengan persaingan yang semakin berkembang cepat.

“Karena itu saya sudah diskusi dengan Presiden, dengan Menteri lain, untuk saya (diberikan) support bahwa percayakan transformasi, yang terjadi selama dua tahun ini di BUMN inikan terlihat hasilnya, tapi kita sama-sama mendukung,” katanya.

Tak Bisa Digantung

Sementara itu terkait perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi seperti Merpati, ia melihat segala permasalahannya perlu diselesaikan. Baik soal pesangonnya, asetnya, bahkan bisnisnya.

“Perusahaan sudah tidak operasi sejak 2008 terus mau diapain, kan harus diselesaikan, apakah pegawainya, apakah asetnya, apakah mungkin bisnisnya, itu harus kita lakukan, tidak bisa digantung, termasuk buat pesangon, itukan mesti ada mekanismenya,” katanya.

Terkait hal tersebut, ia menyebut mekanisme tersebut telah diatur melalui manajemen aset BUMN di bawah PT PPA dan Danareksa.

“Nah mereka sudah mendatakan sudah rapat dengan saya dengan Wamen-wamen langkah-langkah yang harus diambil, menunggu nanti itu, paper works, nah itukan, kertas-kertasnya, dan itu bukan sesuatu yang istilahnya BUMN bangkrut, emang dari 2008 sudah gak jalan, itu kan sekarang perlu percepatan itu,” katanya.