PLN Amankan Lebih dari Rp 2 Triliun Aset Negara Lewat Sertifikasi Tanah

Liputan6.com, Jakarta PT PLN mengamankan aset negara dari 11.318 sertifikat tanah di Indonesia sebesar Rp 2 triliun. Pengamanan aset ini bagian komitmen PLN mendukung kelancaran dari pembangunan infrastruktur listrik selama periode Januari hingga September 2021.  

"Selama Januari sampai September 2021, PLN telah menerima kurang lebih 11.318 sertifikat tanah dari seluruh Kantor Pertanahan dari Sabang sampai Merauke," kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (4/10/2021).

Percepatan sertifikasi aset tanah akan terus dipercepat. Nantinya, hal tersebut juga dibantu karena dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Khusus di provinsi Bali, PLN telah menerima 158 sertifikasi tanah baru dari BPN Bali sejumlah 346 sertifikat tanah yang telah ditetapkan sebagai target pensertifikatan di tahun 2021.

"Jumlah tersebut tentu akan terus bertambah lagi hingga sertifikasi aset PLN di Provinsi Bali mencapai 100 persen," ujar Darmawan.

Apresiasi kembali diberikan kepada KPK dan BPN di seluruh Indonesia atas kerja sama ini. Darmawan juga terbuka atas dukungan yang diberikan berbagai pihak dari Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Keuangan, KPK, dan berbagai pihak yang terlibat.

Menurut Inspektur Jenderal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sunraizal, komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur akan dilakukan, salah satunya dengan membuat surat pernyataan bahwa aset tanah yang sudah ada gardu induk adalah resmi milik PLN.

Sunraizal berencana untuk mendaftarkan tanah milik PLN, hanya saya ada kesulitan karena tidak ada dokumen yuridis. Apabila sudah ada bagunan dan gardu, mungkin akan lebih meyakinkan bahwa itu milik PLN.

"Bukti yuridis itu kami dukung dengan surat pernyataan tanah itu milik PLN dan dikuasai PLN sebagai fakta yuridis kami untuk mendaftarkan aset PLN," tambah Sunraizal.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tak menyanggah persoalan penataan aset tanah ini sejak dulu bukan hal yang mudah. Proses yang berbelit memakan waktu lama serta membuat proses penataan aset tanah ini rawan terjadi korupsi. 

"Soal penataan tanah ini memang perlu adanya kerjasama semua. Program bersama KPK, BPN dan kejaksaan. Ini tidak sampai 6 bulan sudah terbit sertifikatnya dengan biaya yang murah," ujar Alexander.

Apresiasi kian dilontarkan dalam kolaborasi yang dilakukan PLN bersama KPK dan BPN dalam penataan aset tanah ini. Kerjasama dan kolaborasi juga bisa mendorong peningkatan penerimaan negara dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

"Langkah bersama ini kami dorong. Agar apa? agar penerimaan negara kita juga makin bagus dan masyarakat juga gak terbebani dengan biaya biaya yang emang gak semestinya dibebankan," ujar Alexander.