Indonesia Mau Ratifikasi Konvensi ILO demi Lebih Lindungi Awak Kapal

Berdasarkan data yang ada, saat ini baru ada 19 negara anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 188. Namun, keseluruhan negara tersebut bukan merupakan negara tujuan penempatan AKPI. 

Adapun ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 oleh Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan dalam perlindungan APKI.  "Hal ini karena ratifikasi konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut," ujarnya.

Negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007 itu antara lain Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya.  

"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan Portugal yang akan dimulai pada 2020, serta Denmark yang akan dimulai pada 2021. Ditambah lagi satu negara belum entry into force," papar Anwar.

Dalam tataran regulasi nasional, pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, awak kapal perikanan migran yang tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah disusun dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Posisi akhir RPP yang telah disampaikan kepada sekretaris negara untuk ditetapkan oleh presiden pada 20 Mei 2020. Kemnaker kembali menyampaikan sikap belum berencana meratifıkasi Konvensi ILO karena ada beberapa pertimbangan seperti di atas," ujarnya.

Menjalankan ratifikasi Konvensi Internasional masih harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti masalah teknis, regulasi, dan kewajiban dari pascaratifikasi. Alasannya karena negara yang sudah menjalankan hal tersebut harus bisa sejalan dengan regulasi nasional.

Regulasi yang akan dijalankan ke depan harus dapat sejalan dengan substansi Konvensi yang diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan pelaporannya.

Indonesia senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja migran untuk mendukung strategi diplomasi nasional di tatanan multilateral.

Hanya saja, masih memerlukan sinergitas, kerja sama, dan kolaborasi dari berbagai kementerian yang terkait agar pembentukan dan penetapan regulasi dapat patuh terhadap konvensi yang ada.

"Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan," tutup Anwar.

Reporter: Caroline Saskia