Fakta-Fakta Penting RUU HPP: Atur NIK Jadi NPWP hingga Tax Amnesty Jilid II

Selain pungutan pajak, UU HPP juga turut membahas soal program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II pada 1 Januari 2022.

Mengutip Pasal 6 ayat (1), wajib pajak bisa menyampaikan surat pernyataan kepada pihak otoritas pajak mulai 1 Januari-30 Juni 2022.

"Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022."

Pajak Karbon

Misi pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca turut diimplementasikan melalui UU HPP, lewat pengenaan pajak karbon sebesar Rp 30 per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

"Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara," bunyi Bab VI Pasal 13 ayat (9).

Adapun implementasi tarif pajak karbon ini lebih rendah dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, yang sebesar Rp 75 per kg CO2e.

Sembako Ikut Kena Pajak?

Usul penerapan tarif pajak untuk barang kebutuhan pokok atau sembako sempat mencuat dalam pembahasan UU HPP saat sebelum disahkan. Namun, rencana itu tidak jadi diimplementasikan.

Mengutip Bab IV Pasal 4a RUU HPP, sembako sebenarnya tetap dihapus sebagai jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Begitu pun pendidikan, pelayanan kesehatan medis, dan jasa sosial juga dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai pajak.

Namun, merujuk Pasal 16B RUU HPP, seluruh barang dan jasa tersebut masuk dalam ketentuan pajak terutang yang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Termasuk untuk barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, jagung, kedelai, garam dan gula konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, hingga sayur-sayuran. Itu semua termasuk produk yang bersifat barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN.

Pengenaan tarif PPN juga akan dibebaskan dari jasa pelayanan kesehatan medis yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional, pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa pendidikan.

Di sisi lain, tarif pajak pertambahan nilai pun tidak akan dipungut untuk jasa tenaga kerja, hingga jasa angkutan umum di darat, air dan udara dalam negeri yang jadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.