PPN Naik Jadi 11 Persen, Dampak Langsung Terasa ke Masyarakat dan Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa sidang I tahun 2021-2022, Kamis (7/10/2021). Dengan pengesahan ini maka akan dilakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen di tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, kenaikan tarif pajak ini sangat berisiko. Alasannya, pemerintah saat ini tengah berusaha untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Dengan adanya kenaikan PPN ini maka akan meningkatkan harga barang dan langsung berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. "Jika barang harganya naik maka terjadi inflasi, sementara belum tentu daya beli akan langsung pulih di 2022," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Akibatnya lanjut Bhima masyarakat punya dua opsi yakni mengurangi belanja dan banyak berhemat atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Kondisi ini pun akan mempersulit masyarakat kalangan menengah dan bawah karena kenaikan PPN tidak memandang bulu.

"Situasinya sangat sulit bagi kelas menengah dan bawah karena PPN tidak memandang kelas masyarakat, mau kaya dan miskin beli barang ya kena PPN," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.