Tunggu Tanda Tangan Jokowi, Ditjen Pajak Siap Kawal RUU HPP

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dalam rapat paripurna ke-7 pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya siap mengawal RUU HPP yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk ditandatangani dan disahkan menjadi UU HPP.

Menurut dia, RUU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang jadi salah satu ikhtiar bersama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

"Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Menurut dia, kebijakan baru perpajakan ini bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Antara lain dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) yang masih rendah, hingga menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan.

"Di samping itu, RUU HPP bertujuan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, serta memperbaiki sistem perpajakan Indonesia," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.