Tak Semua Orang Bisa Terbangkan Drone, Simak Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta Dengan terus berkembangnya teknologi, potensi penggunaan unmanned aircraft system (UAS) atau remotely-piloted aircraft system (RPAS) atau lebih kita kenal sebagai Sistem Pesawat Tanpa Awak atau drone sangat erat kaitannya dengan keselamatan penerbangan.

Terkait dengan hal itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbanghub) bersama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar kegiatan seminar nasional terkait dengan penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak.

Kegiatan tersebut digelar pada Jumat (8/10) dengan topik “Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia”.

Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris menyampaikan bahwa penggunaan pesawat udara tanpa awak telah digunakan untuk berbagai kegiatan, yang dulunya hanya digunakan sebatas hobi saat ini berkembang pesat hingga mengarah ke transportasi, demikian dikutip dari rilis pers Badan Litbang Perhubungan, Sabtu (9/10/2021).

Umar juga mengatakan diperlukan persiapan yang sangat matang dalam memberikan ruang bagi pesawat tanpa awak untuk beroperasi di udara.

"Dari beragam jenis pengkategorian dan klasifikasi pesawat tanpa awak menimbulkan tingkat risiko yang berbeda-beda. Namun masih banyak para penerbang atau operator yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peraturan pengoperasian pesawat tanpa awak,” kata Umar dalam sambutannya.

Untuk mengantisipasi adanya risiko tersebut, menurut Umar, maka integrasi pesawat tanpa awak dalam operasi penerbangan dan ruang udara harus memenuhi 5 aspek utama yang meliputi keselamatan, keamanan, lalu lintas udara, sosio-ekonomi, dan regulasi.

Sebagai salah satu aspek prioritas, regulasi memegang peranan penting dalam menjamin berlangsungnya operasi pesawat tanpa awak yang selamat, tertib dan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, Capt. Novyanto Widadi menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan DRC FHUI telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berdasarkan kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

Novy menyampaikan, “Dengan adanya kajian yang dihasilkan oleh Balitbanghub dan DRC FHUI diharapkan dapat menciptakan sistem peraturan yang komprehensif dan harmonis di Indonesia serta menjawab tantangan-tantangan yang hadir pada masa kini maupun pada masa yang mendatang".

Sementara menurut Guru Besar FHUI dalam RPP ini, yakni Hikmahanto, perlu diperhatikan beberapa aspek mulai dari sertifikasi personil, licensing operator/pengendali Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak, penggunaan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak sebagai sarana angkutan niaga, serta pengaturan mengenai tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaannya.

Tanggung jawab itu mulai dari tanggung jawab pidana, perdata, maupun administratif. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan atas aspek keselamatan transportasi, privasi perorangan, serta pertahanan dan keamanan perlu dipertimbangkan.

“Berdasarkan RPP yang telah disusun perlu adanya peraturan turunan seperti manajemen lalu lintas udara, pengaturan ruang udara, tata cara dan prosedur pendaftaran dan registrasi, kriteria standar kalaikudaraan, tata cara, prasyarat, dan prosedur persetujuan rancang bangun, sertifikasi tipe, sertifikasi kelaikudaraan dan kelaikudaraan berkelanjutan, sertifikasi operator hingga sanksi,” jelas Hikmahanto.

Seminar ini, juga dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, perwakilan dari Direktorat Impor Kementerian Perdagangan, Iman Kustiaman, Tim Advokasi Penelitian Kemenhub, Umiyatun Hayati Triastuti.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.