Waspada Lonjakan Inflasi Usai PPN Naik 11 Persen

Liputan6.com, Jakarta Dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.

Meskipun kenaikannya hanya 1 persen, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Mandey menilai kenaikan tarif PPN akan berpotensi meningkatkan inflasi karena harga-harga barang naik.

"Adanya potensi inflasi yang membuat harga-harga cenderung naik walau tidak signifikan," kata Roy saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Kenaikan harga barang ini berpotensi mengurangi konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat akan terganggu sehingga akan mengurangi pembelanjaan. Akibatnya produktivitas peritel kata Roy akan berkurang lagi.

"Kondisi kedua ini akan mengurangi pembelanjaan di ritel. Mengurangi pembelanjaan ini juga bisa mengurangi produktivitas peritel," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berapapun kenaikan tarif PPN akan berpengaruh pada harga barang yang akan dibeli masyarakat. Sebab kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat. Sedangkan dalam hal ini, peritel hanya melakukan penarikan PPN dari masyarakat untuk disetorkan kepada pemerintah.

"Berapapun nilai kenaikan pajak itu pasti akan berpengaruh pada harga, karena nanti yang dikenakan beban itu masyarakat bukan peritel, karena dibayarkan masyarakat," kata dia.

Roy menilai, kenaikan tarif PPN 1 persen kemungkinan tidak akan berpengaruh bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun, bagi masyarakat kelas bawah, kenaikan tersebut akan tetap terasa akibatnya.

"Masyarakat status sosialnya menengah atas mungkin enggak terlalu terdampak, tapi kalau status ekonominya menengah ke bawah ini pasti merasakan dan akhirnya mereka akan menahan belanja atau hanya belanja kebutuhan pokoknya," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.