NIK Jadi NPWP, Yakin Keamanan Data Terjamin?

Liputan6.com, Jakarta Reformasi perpajakan besar-besaran akan dimulai tahun depan. Hal ini lantaran telah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Salah satu yang akan diimplementasikan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan soal kemanan data, masyarakat tidak perlu menghawatirkannya. Menurutnya, hal itu sedang disusun oleh Pemerintah dan DPR dalam bentuk UU. 

"Secara teknologi dapat diantisipasi dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi," kata Dolfie kepada Liputan6.com, pada Senin (11/10/2021). 

Dolfie menambahkan, integrasi data akan dilakukan secara cermat dan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi yang baik; kerahasiaan data dan informasi NIK menjadi atensi yang utama.

Dalam pernyataan terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati rencana pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Saya kira ini langkah fondasional sebagai payung hukum untuk mengantisipasi berbagai penyalahgunaan data pribadi yang kerap kali muncul belakangan ini. Selain itu kita juga punya Badan Siber yang kita harapkan bisa bekerja lebih bagus mengorganisasikan berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk pengamanan data, khususnya data pribadi warga negara dan data penting negara," bebernya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.