Anggaran Rp 6 Miliar Sulap Pemukiman Kumuh di Tasikmalaya Jadi Tempat Wisata

Kementerian PUPR menyelesaikan program penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Cipedes dan Panyingkiran (Cipanyir), Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan program penataan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Cipedes dan Panyingkiran (Cipanyir), Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penataan Kawasan Cipanyir bermula dari kegiatan penataan Permukiman Kumuh Perkotaan (PKP) skala lingkungan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2018-2019, dilanjutkan pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

Kepadatan dan ketidakberaturan permukiman serta minimnya infrastruktur menyebabkan kawasan Cipanyir menyandang predikat kumuh.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

"Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya," kata Menteri Basuki, Rabu (13/10/2021).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Oscar RH Siagian menyampaikan, penataan Kawasan Cipanyir mulai dilaksanakan sejak Desember 2020 dan telah selesai pada Agustus 2021.

Oscar berharap, dengan selesainya penataan skala kawasan dapat mewujudkan lingkungan di Cipanyir menjadi kawasan yang terbebas dari kekumuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

"Di lokasi sebelumnya sudah dilaksanakan program Kotaku melalui pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tahun ini dilakukan peningkatan kualitas permukiman skala kawasan dengan pendekatan menata. Jadi harapannya memang selain mengurangi kesan kumuh juga dapat menjadi destinasi wisata edukasi," ujar dia.

Untuk pekerjaan yang telah diselesaikan meliputi penataan kawasan permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciloseh dengan luas sekitar 15 ha. Kemudian, revitaslisasi jembatan yang menghubungkan wilayah RW 08 Panyingkiran dan RW 07 Cipedes, rehabiitasi jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembuatan Ruang Terbuka Publik dengan memajukan lahan bantaran sungai.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Fokus Pagi ini mengangkat berita-berita di antaranya, Tambang Minyak Ilegal Terbakar, Permukiman Warga Terbakar, Penggerebekan Hiburan Malam, Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Selanjutnya, pembangunan tembok penahan tebing sekitar 200 meter, septic tank komunal berupa Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL), drainase lingkungan, dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Anggaran program penataan kawasan ini sekitar Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN 2021.

"Tapi masih ada dua pekerjaan yang tidak kami intervensi karena memang bukan masuk di ranah kami, yakni penataan hunian atau rumahnya dan kelengkapan pemadam kebakaran karena ini juga penting untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman," jelas Oscar.

Menurut Oscar R.H. Siagian, program penataan Kawasan Cipanyir telah memberikan manfaat bagi 869 KK, khususnya yang tinggal di 4 RW Kelurahan Panyingkiran dan Cipedes. Keberhasilan penataan kawasan tersebut juga terlihat dari peningkatan usaha ekonomi warga dengan berdirinya beberapa warung kopi di ruang publik sepanjang bantaran Sungai Ciloseh.

"Setelah dilakukan penataan, selain mengurangi kawasan kumuh, kini masyarakat juga memiliki ruang terbuka hijau baru sebagai tempat berinteraksi warga. Saat ini kawasan tersebut menjadi tujuan wisata yang representatif bagi masyarakat sekitar serta ikon kebanggaan wisata sungai yang berada di tengah Kota Tasikmalaya," tuturnya.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
PUPR
Pemukiman