Bareng Kemlu, KKP Gaungkan Potensi Hasil Laut Indonesia di Pasar Global

Sebelumnya, Menteri Trenggono juga menuturkan tiga program tersebut. Pertama, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari subsektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur.

Kedua, menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Ketiga, mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Implementasi ketiga program tersebut dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru. Harapannya, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan kerja dan memberikan peluang untuk bisnis ke depan.

Menurut Kusdiantoro, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, yang beranggotakan 14 negara, termasuk Indonesia.

Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas yaitu Ocean Wealth, Ocean Health, Ocean Equity, Ocean Knowlegde, dan Ocean Finance.

Menurutnya, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi.

Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi menjadi pengendalian penangkapan terukur untuk keberlanjutan, yang dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota.

Selanjutnya terjadi perubahan dari Illegal, Unregulated, and Unreported Fisihing (penangkapan ilegal, tidak sesuai aturan, dan tidak terlaporkan) menjadi penangkapan yang Legal, Regulated, dan Reported (legal, sesuai aturan, dan terlaporkan).

Adapun terkait program kedua, kebijakan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dilakukan strategi pengembangan budidaya tambak udang untuk target produksi udang sebesar dua juta ton pada tahun 2024.

Langkah yang dilakukan dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling, yang berdampak pada berbagai peningkatan, seperti produksi, ekspor, nilai tukar pembudidaya ikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu terkait dengan program ketiga dilakukan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Tujuannya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta menghindari kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

"Saya harap dari para peserta Diklat ini menjadi duta-duta kelautan dan perikanan untuk dapat menyampaikan kepada seluruh negara bahwasannya kita itu punya potensi yang tidak dimiliki negara lain,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/10/2021).

“Ikan pilihannya banyak di Indonesia, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Misalnya kalau awal bulan bisa makan ikan tuna, kakap, kerapu, dan akhir bulan bisa makan ikan asin, jadi variasinya banyak. Ikan tidak harus selalu utuh, tapi sekarang olahannya sangat banyak, beragam, dan dapat disajikan secara cepat," tutur Kusdiantoro.

Ia juga berharap para diplomat Indonesia dapat membantu untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan di luar negeri serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Menurutnya, banyak dari pekerja tersebut dihasilkan dari satuan-satuan pendidikan KKP sejumlah 23 satuan pendidikan diantaranya Politeknik, Akademi Komunitas, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.