Top 3 Bisnis: Skema Uang Pensiun PNS Harus Diubah

Liputan6.com, Jakarta - Profesi abdi negara masih menjadi incaran di negara ini. Salah satunya terkait dengan penghasilan yang didapat seperti uang pensiun PNS.

Memang, pemerintah akan terus memberikan uang pensiun kepada PNS saat mereka sudah masuk purna tugas.

Namun hal ini dinilai kurang tepat, reformasi perpajakan dinilai seharusnya diikuti dengan reformasi anggaran belanja pemerintah, salah satunya soal skema pemberian pensiun PNS.

Sebab sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, belanja pemerintah selalu bengkak tanpa prosedural.

Artikel tentang ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Berikut daftar artikel yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Jumat (15/10/2021):

1. Biar Tak Bebani APBN, Skema Uang Pensiun PNS Harus Diubah

Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri menilai reformasi perpajakan seharusnya diikuti dengan reformasi anggaran belanja pemerintah, salah satunya soal skema pemberian pensiun PNS. Sebab sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, belanja pemerintah selalu bengkak tanpa prosedural.

Anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) setiap tahun naik. Belum lagi beberapa belanja kebutuhan infrastruktur yang lebih banyak dan meningkat melalui penyertaan modal ke BUMN.

"Reformasi perpajakan kita ini perlu diikuti dengan reformasi anggaran pemerintah, paradigmanya harus diubah," kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Berita Selengkapnya