Jokowi Resmikan Wajah Baru Labuan Bajo, Tengok Keindahannya

Puncak Waringin sendiri dibangun dengan tujuan sebagai creative hub dan pusat suvenir yang mengusung kearifan lokal. Pekerjaan Puncak Waringin meliputi pembangunan pusat suvenir, rumah tenun, amphitheater, ruang terbuka hijau dan area parkir. Kawasan ini dibangun pada Agustus 2019-Maret 2021 dengan anggaran Rp 28,9 miliar.

Penataan Goa Batu Cermin meliputi pembangunan sejumlah fasilitas seperti ampiteater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal. Fasilitas lain yang juga dibangun adalah trekking point menuju goa, kantor pengelola, loket, kafetaria, area parkir, auditorium, pusat informasi, dan toilet.

Untuk pengerjaan jalur trekking Goa Batu Cermin pada awalnya dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Pengerjaan ini meliputi pembongkaran jalur trekking eksisting dan pekerjaan beton jalur trekking. Penataan Goa Batu Cermin dilaksanakan pada Maret 2020-Maret 2021 dengan anggaran Rp 29,83 miliar.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, ke depannya Kementerian PUPR akan memperluas dan memperbanyak model penghijauan mirip dengan area main entrance Goa Batu Cermin.

"Kita akan tanami bugenvil di sini karena itu yang perawatannya mudah. Tidak perlu disiram setiap hari, tapi bisa tetap hidup," kata Menteri Basuki.

Adapun 8 ruas jalan yang diresmikan Presiden Jokowi meliputi peningkatan jalan, trotoar dan lansekap Jalan Soekarno Hatta Atas, Jalan Soekarno Hatta Bawah, Jalan Simpang Pede, Jalan Alo Tanis dan Jalan Yohanes Sehadun.

Selanjutnya, pembangunan dan perbaikan geometri jalan yakni pembangunan pada 3 ruas jalan yakni Jalan Pariwisata Waecicu, pembangunan Jalan Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari dan perbaikan geometri Jalan Akses Pelabuhan Peti Kemas Wae Kelambu.

Total anggaran yang dialokasikan sejak 2019 hingga 2021 di Kementerian PUPR untuk pembangunan seluruh infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata di Labuan Bajo mencapai Rp 1.4 Triliun. Dana itu tersebar di Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTT.