Sri Mulyani Sebut Indonesia Ikut Merespons Tren Perpajakan Lewat UU HPP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan jika Indonesia ambil bagian merespons tren perpajakan internasional. Terbukti Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya mengatur tentang kerja sama dalam pemungutan pajak.

Ini dia sampaikan dalam sesi “International Taxation”, saat menghadiri pertemuan keempat para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam masa Presidensi G20 Italia, Rabu (13/10/2021).

Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meeting 2021 IMF WBG AM 2021).

Pertemuan ini juga memiliki nilai penting menjelang pelaksanaan tugas Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan dan mendorong peran kepemimpinan G20 dalam menjawab tantangan global dan menciptakan pertumbuhan yang semakin inklusif, kuat, dan berkelanjutan.

Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia akan terus berkolaborasi secara intensif dengan OECD/G20 Inclusive Framework on base erosion profit shifting (BEPS).

Sri Mulyani menjelaskan jika UU HPP memungkinkan partisipasi pemerintah dalam konsensus global tentang digitalisasi ekonomi yang disepakati dalam Kerangka Inklusif OECD, serta merevisi undang-undang domestik untuk menyelaraskannya dengan konsensus global.

“Peraturan juga merevisi tarif PPN yang berbeda untuk setiap jenis barang dan jasa kena pajak, meningkatkan tarif PPN menjadi 11 persen pada tahun 2022 dan 12 persen pada tahun 2025, untuk mencerminkan keadilan dan mengurangi regresif,” jelas dia.

Undang-undang tersebut juga memperkenalkan Pajak Karbon sebagai langkah untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca.