Sukses

Sri Mulyani: Bank Dunia Kucurkan Rp 2.250 Triliun Tangani Covid-19 di 100 Negara

Bank Dunia memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 160 miliar (Rp 2,25 kuadriliun) bagi 100 negara di dunia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut hari ketiga Pertemuan Tahunan IMF- WBG yang ia hadiri di Washington D.C, Amerika Serikat pada Jumat (15/10).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia, dengan kesehatan dan keselamatan rakyat yang terancam, dan kondisi sosial dan ekonomi merosot.

"Dalam situasi darurat, Bank Dunia Grup memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 160 milyar (Rp 2,2 kuadriliun) bagi 100 negara di dunia, untuk penanganan krisis kesehatan, pengadaan dan program vaksin, bantuan sosial dan ekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam pernyataan yang ia publikasikan via Instagram, dikutip pada Sabtu (16/10/2021).

Ia melanjutkan, bahwa dunia akan terus dihadapkan pada berbagai kemungkinan krisis, baik bidang kesehatan, ekonomi, bencana alam maupun ancaman akibat perubahan iklim. Maka dari itu, kerja sama internasional dan peranan lembaga multilateral menjadi mutlak diperlukan.

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, negara-negara berkembang memerlukan pendanaan dan akses teknologi sehingga dapat beradaptasi dan memitigasi resiko perubahan iklim," tulis Sri Mulyani.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Instrumen Pendanaan

Ia pun melanjutkan bahwa peranan Bank Dunia Grup dalam menyediakan instrumen pendanaan yang fleksibel dan responsif untuk membantu negara-negara anggotanya menjadi sangat penting, juga membantu menjembatani hadirnya pendanaan dan peranan swasta (creative financing) dalam memecahkan persoalan pembangunan yang makin kompleks dan mendesak.

"Dunia harus mampu untuk terus maju dan tumbuh bersama, untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

"Tugas itu harus dijawab oleh para pembuat kebijakan melalui kerja sama global yang harus dibangun berdasarkan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, keadilan sosial dan perdamaian abadi - seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa kita," tambahnya,