Jokowi: BUMN Jangan Sampai Ruwet Seperti Birokrasi

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Salah satunya dengan profesionalisme.

Menurut Jokowi, dengan budaya kerja yang sederhana membuat BUMN tidak seperti birokrasi yang ruwet.

Jokowi: Siapa pun yang Menang di Pilkada 2024 Bukan Karena Endorse
Puan Persilakan Masyarakat Lapor jika Ada Bukti Partai Coklat Cawe-cawe di Pilkada 2024
MKD Sanksi Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto soal Cawe-cawe 'Partai Coklat' di Pilkada 2024

"Yang ingin kita bangun ini profesionalisme, dan saya juga meminta bagimana membangun budaya kerja harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwet," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Salah satu contohnya, Jokowi membeberbekan, bahwa perizinan untuk pembangkit listrik membutuhkan 259 naskah perizinan.

"Meskipun namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, tetapi maksudnya sama saja dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada itu," ujar Jokowi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Beberapa wacana terkait penyederhanaan sistem birokrasi PNS semakin digulirkan. Keputusan ini seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) 393/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

2 dari 2 halaman

Waktu Perizinan

Pengarahan Presiden Jokowi kepada Direktur Utama BUMN. Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. (Dok. Kementerian BUMN)

Ditambah lagi, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan izin tersebut bisa bertahun-tahun.

"Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, tidak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Tidak bisa lagi," pungkas Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
birokrasi