Pemerintah Harus Respons Cepat Kelangkaan Solar Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus merespons dengan cekat kelangkaan Solar subsidi di sejumlah wilayah. Caranya  dengan memperketat peyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut agar digunakan oleh pihak yang berhak.

Direktur Executive Energy Watch mengatakan, saat ini pengawasan terhadap penyaluran Solar subsidi masih longgar, sehingga semua jenis kendaraan bebas menggunakan bahan bakar tersebut. Hal ini yang menyebabkan kouta Solar subsidi melonjak dari batas yang ditentukan.

"Pemerintah harus mengevaluasi terkait dengan tidak adanya pembatasan pengguna Solar subsidi ini," kata Mamit di Jakarta, Minggu (17/10/2021).

Menurut Mamit, pemerintah harus mengambil langkah tegas, menetapkan kembali jenis kendaraan yang boleh menggunakan Solar subsidi, bukan membatasinya dalam jumlah volume pembelian Solar subsidi.

"Para pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, mobil pribadi yang mewah semua bisa membeli Solar subsidi tanpa ada larangan yang jelas. Hanya saja dibatasi maksimal 30 liter per hari per kendaraan, ini jelas salah. Harusnya Solar subsidi itu untuk angkutan umum, angkutan sembako dan juga angkutan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutur Mamit.

Mamit melanjutkan, kenaikan konsumsi Solar subsidi juga disebabkan oleh perekonomian yang mulai bergairah saat pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ini, dengan memastikan Kecukupan kuota Solar subsidi.

"Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan BPH Migas harus segera bertindak cepat, dengan segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina menambah kouta Solar subsidi dan kelebihan kouta tersebut akan di bayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulka kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini," tutur Mami.

Di sisi lain, Mamit memandang Pertamina dalam hal ini sub holding Pertamina Patra Niaga (PPN) menjaga agar sisa kouta yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPH Migas cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

“Pertamina pastinya akan menyesuaikan sisa kouta setiap propinsi agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Pertamina tidak bisa serta merta menambah kouta tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari Pemerintah dan juga BPH Migas untuk menambah jumlah solar subsidi yang beredar karena terkait dengan penggantian dana subsidi yang diterima oleh Pertamina,” tutup Mamit.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.