Tingginya Inklusi Keuangan Tak Dibarengi Kenaikan Literasi Keuangan

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas tengah melakukan pelayanan call center di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahun. Namun sayangnya kenaikan tingkat inklusi keuangan tersebut tidak dibarengi dengan tingkat literasi keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan, tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76 persen di akhir 2019. Angka tersebut di atas target yang sebesar 75 persen.

Namun ternyata kenaikan angka inklusi keuangan tersebut masih belum merata di kota dan desa. "Akses keuangan di wilayah perkotaan yang mencapai 84 persen jauh lebih tinggi daripada wilayah pedesaan yang hanya mencapai 69 persen," ujarnya dalam Pembukaan Finexpo Bulan Inklusi Keuangan 2021, Senin (18/10/2021).

Selain itu, tingginya tingkat inklusi keuangan ini tak diikuti dengan kenaikan tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan. Dengan kata lain, tingkat literasi keuangan masyarakat masih timpang.

"Tingkat literasi keuangan masih rendah, yaitu di akhir tahun 2019 hanya 38 persen," tekannya.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama stakeholders berkomitmen untuk mengakselerasi inklusi keuangan disertai dengan literasi keuangan agar lebih merata dan menjangkau masyarakat. Khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Hal ini diperkuat dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia (Jokowi) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahu 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif," bebernya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Investasi abal-abal yang marak meskipun di tengah pandemi Corona tetap harus diwaspadai. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing membeberkan, masyarakat bisa menerapkan prinsip 2L sebelum mulai berinvestasi.

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Layanan Keuangan Digital Indonesiasentris

Ilustrasi OJK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta provider layanan keuangan digital mengembangkan layanan hingga seluruh pelosok Indonesia atau Indonesiasentris dan tidak terpusat di Pulau Jawa semata.

"Provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja. Tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok Tanah Air kita," ujar Jokowi pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10/2021).

Dia meminta komitmen industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan digital mulai dari wilayah pinggiran desa demi mendukung layanan yang merata.

Hal ini dikatakan bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa industri keuangan, tetapi juga memfasilitasi kewirausahaan dengan risiko rendah.

Dia berharap sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan terus dijaga untuk mendorong kepercayaan dan pergerakan ekonomi nasional yang inklusi serta berkontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi.

"Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras ditunggu pelaku ekonomi kecil, khususnya juga usaha mikro kecil segera bangkit dari dampak pandemi covid 19 dan terfasilitasi memanfaatkan peluang yang bermunculan," Jokowi menandaskan.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Literasi Keuangan
Inklusi Keuangan