Ombudsman Temukan 12 Masalah di Cadangan Beras Pemerintah, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan 12 temuan maladministrasi dalam tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Temuan ini bermuka dari indikasi mutu beras pemerintah yang turun mutu dan polemik importasi beras.

"Kami menemukan 12 temuan, intinya indikasi awalnya dimulai adanya beras yang turun mutu, polemik impor. Oleh karena itu kami memasuki kajian ini dan akhirnya kami temukan beberapa hal," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (18/10).

Dari 12 temuan tersebut terangkum dalam 5 ruang lingkup. Pertama ruang lingkup perencanaan dan penetapan CBP yang terdapat dua temuan, yakni tidak adanya perencanaan pangan nasional dan terkait tata kelolanya.

"Ternyata kita tidak ada perencanaan pangan nasional dan tidak ada jumlah penetapan CBP," kata Yeka.

Kedua, pada ruang lingkup pengadaan CBP, Ombudsman mencatat tiga temuan. Antara lain tidak memadainya teknologi pendukung pasca panen, tidak optimalnya pengadaan beras dalam negeri dan tidak adanya standar terkait indikator dalam pengambilan keputusan dalam importasi beras.

Ketiga, pada ruang lingkup perawatan dan penyimpanan CBP terdapat dua temuan. Dalam hal ini Ombudsman menemukan tidak cermatnya pencatatan perawatan dan tidak teraturnya penyimpangan CBD di gudang Perum Bulog.

Yeka mengatakan kondisi ini terjadi karena ternyata gudang yang digunakan Perum Bulog bukan gudang khusus untuk penyimpanan beras atau bahan pangan, melainkan gudang biasa seperti pada umumnya.

"Tadi ini sudah disampaikan alasannya ini karena gudang yang digunakan bukan gudang beras tapi gudang pada umumnya," kata dia.

Keempat, pada ruang lingkup pelepasan CBP terdapat empat temuan, yakni tidak efektifnya kebijakan HET dan tidak adanya target market yang jelas dari pasar CBP. Yeka mengatakan target pasar Perum Bulog saat ini semakin kecil karena pemerintah saat ini telah mengganti program pembagian beras kepada masyarakat dengan bantuan langsung tunai dan bahan sembako yang lain. Padahal ini merupakan target sirkulasi beras bulog terbesar.

"Tidak ada target dalam CBP ini Bulog jadi kehilangan pasar, KPHS ini tidak efektif," kata dia.