Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, namun secara umum dapat dikatakan cukup baik.
"Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi VI, kami bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) terus melakukan pembenahan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Baca Juga
Disinggung mengenai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang respons BUMN terkait investasi yang sudah dibuka, Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan bahwa hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi VI DPR RI. Ia juga menyambut baik semangat Jokowi dalam membuka peluang investasi.
Advertisement
"Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai Restrukturisasi, Holdingisasi, Klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi," ujarnya.
Selain kebijakan tersebut, Komisi VI juga kata Martin, telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memang menerima penugasan dan melakukan aksi korporasi.
"Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi, kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk deviden, pajak dan lain sebagainya," jelas Martin.
"Dan tidak semua juga usulan disepakati. Selain itu juga beberapa perusahaan BUMN memang kita minta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN. Selain itu, Komisi VI juga sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutup kerugian akibat kesalahan manajemen," tambahnya.
Â
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Presiden Jokowi: BUMN Sakit Dapat Suntikan PMN, Terlalu Enak!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu sering mendapat proteksi. Menurutnya, jika BUMN sakit lebih baik langsung ditutup.Â
"Sakit tambahi PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," kata Jokowi dalam pengarahan kepada Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, seperti dikutip dari Youtube, Sekretariat Presiden, Minggu (17/10/2021).
Menurut Jokowi, adanya proteksi yang salah satunya dalam bentuk PMN tersebut akan mengurangi nilai-nilai yang seharusnya diperjuangkan oleh BUMN.
BUMN seharusnya mampu untuk berkompetisi baik dengan perusahaan swasta dan dunia internasional. BUMN harus mampu mengambil risiko.
Menurut Jokowi, pimpinan BUMN adalah orang-orang pilihan yang harus menjunjung profesionalisme untuk menciptakan kompetisi dan berani mengambil risiko. Jokowi juga meminta kepada para pimpinan BUMN untuk membawa perusahaan bersaing ke tingkat internasional atau go global.Â
Banyak tantangan yang harus dihadapi saat ini. Mulai dari revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi Covid-19 dan beberapa hal lain. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan profesionalisme maka BUMN akan tergilas.
Menurut Jokowi, jika ada BUMN yang kondisinya sakit atau sulit untuk diselamatkan maka lebih baik ditutup saja.Â
"Kalau Pak Menteri sampaikan ada perusahaan seperti ini (sakit), kondisi seperti ini, tutup saja! Tidak ada selamat-selamatin kalau sudah begitu," katanya.
Â
Â
Advertisement