Buru-Buru Ganti Pembangkit Listrik Fosil ke EBT, Pemerintah Harus Bayar Kompensasi?

PLN siap memimpin transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. (Dok PLN)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengganti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) fosil bukan sesuatu yang mudah. Sebab ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan dan membutuhkan desain strategi yang jelas sebelum dilakukan.

"Kita akan dorong pembangkit EBT berkembang tapi kita harus lihat posisi kita ini pada penggunaan pembangkit dengan batu bara," kata Suahasil dalam acara diskusi bertajuk Energi Terbarukan: Sudut Pandang, Supply-Demand, Keterjangkauan, Tarif, Reliability dan Akses, Jakarta, Kamis (21/10).

Menggantikan pembangkit batubara dengan EBT tidak bisa dilakukan dengan mudah. Alasannya keberadaan pembangkit memiliki nilai kontrak tersendiri baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Kontrak kerja pembangkit juga mengandung nilai investasi yang harus masuk dalam perhitungan.

"Pembangkit ini punya kontrak dari PLN dan ini bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Dan ini juga berhubungan dengan iklim investasi karena dilihat dari institusi internasional. PLN juga diperhatikan dunia internasional," ungkap Suahasil.

Bila penggunaan pembangkit listrik fosil akan disegerakan waktu berakhirnya, maka harus ada dana yang disiapkan untuk membayar kompensasi investasi yang ditanam. Untuk itu dalam peralihan penggunaan pembangkit fosil ke pembangkit EBT diperlukan persiapan yang tidak sederhana.

"Karena itu kita harus hati-hati, kalau batu bara diberhentikan lebih cepat dari waktunya (kontrak investasi) ini ada kompensasi. Sehingga kita butuh uang buat pembangkit fosil dan membangun pembangkit baru berbasis EBT," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire dan Jayapura di Papua dan Papua Barat.

2 dari 2 halaman

Transisi ke Energi Bersih

Maka saat ini pemerintah tengah merancang desain dalam proses transisi ke energi bersih. Sebab hitungannya bukan hanya secara makro ekonomi tetapi menyangkut masalah menjaga iklim investasi dan ekosistem bisnis didalamnya.

"Kalau hitungannya bisnis, maka nanti kita cari dan desain, berapa yang ditanggung APBN, berapa yang ditanggung dari internasional," kata dia.

Dia menambahkan, desain yang sedang dirancang pemerintah ini bisa menjadi acuan bagi dunia internasional. Sehingga desain yang sama bisa digunakan atau tidak untuk mendukung penurunan emisi di negara berkembang lainnya yang masih menggunakan pembangkit listrik dari fosil.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com