Pengamat Sebut Reformasi BUMN Masih Terjebak Oligarki Akut Pasca-Orde Baru

Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyoroti keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar tendensi perilaku perusahaan BUMN yang kurang berhasil melakukan adaptasi bisnis.

Padahal di sisi lain, Ronny menambahkan, sejumlah perusahaan pelat merah seringkali berharap mendapat suntikan modal dari pemerintah untuk keberlanjutan bisnisnya.

Ronny mencermati, keluhan Jokowi tersebut justru disampaikan beberapa hari pascapemerintah mengeluarkan peraturan baru, yang menjamin suntikan modal negara kepada gabungan BUMN penyelenggara kerja sama investasi kereta cepat Jakarta-Bandung dengan beberapa BUMN China.

"Boleh jadi, keluhan Jokowi bukan saja kepada inefisiensi dan gagal adaptasi bisnis yang dialami oleh banyak BUMN secara umum, tapi juga langsung mengarah kepada keputusan pemerintah untuk menjamin ketersediaan modal pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana langkah tersebut sebenarnya kurang disukai oleh Jokowi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Karena beberapa faktor, Ronny lantas menduga, Jokowi akhirnya tak kuasa menolak permintaan jaminan ketersediaan tambahan modal dari negara tersebut.

"Satu dan lain hal itu, boleh jadi beberapa di antaranya adalah karena lemahnya daya tawar pemerintah di satu sisi, atau karena sangat kuat dan banyaknya kepentingan yang termaktup di dalamnya, yang (lagi-lagi) boleh jadi berkemampuan menggoyang eksistensi pemerintahan Jokowi jika tidak diikuti," tuturnya.

"Mungkin kepentingan jejaring oligarki yang berkolaborasi dengan petinggi BUMN, atau karena tekanan geopolitik yang berpadu dengan kepentinngan para oligarki di dalam bisnis kolaborasi beberapa BUMN tersebut, atau karena faktor lainya," singgung dia.