Penerima BSU Ditambah 1,6 Juta Pekerja di 2021, Ini Kriterianya

Bantuan Subsidi Upah BPJS Termin 2 Tahap 6 Cair Pekan Ini — Pekerja melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat sisa anggaran dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 sebanyak Rp 1,7 triliun. Rencananya Pemerintah akan memperluas bantuan tersebut kepada 1,6 juta penerima.

Airlangga menjelaskan, sebelumnya anggaran Bantuan Subsidi Upah 2021 tercatat Rp 8,7 triliun untuk 8,7 juta penerima yang terdampak PPKM level 4 dan 3. Namun dari anggaran tersebut, terdapat sisa sebanyak Rp 1,7 triliun.

“Terdapat dana sisa BSU sebesar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU diperluas dan ini sesuai dengan usulan Kemnaker. Dengan sisa anggaran ini aka nada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp 1,6 triliun,” kata Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021, Selasa (26/10/2021).

Airlangga Hartarto berharap tidak ada perubahan dari kriteria penerima BSU, “Tentu ini diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima,” imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah sebelumnya telah umumkan rencana pemberian subsidi gaji sebesar Rp 2,4 Juta pada karyawan swasta yang tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

2 dari 2 halaman

Kriteria

Berikut Kriteria penerima BSU, diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

3. Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Apabila pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

4. Diutamakan yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 25 Oktober 2021 sudah mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.

Rinciannya, untuk kluster kesehatan sudah terealisasi 54,3 persen atau Rp 116,8 triliun dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial baru 67 persen atau Rp 125 triliun dari pagu Rp 186,64 triliun.

Kemudian, program prioritas 57,7 persen atau Rp 68 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, sedangkan kluster insentif usaha sudah 96,7 atau Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.

BSU
Bisnis
BSU adalah singkatan dari Bantuan Subsidi Upah, ini merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Lihat Selengkapnya
BSU
BSU Kemnaker
Bisnis
BSU Kemnaker adalah singkatan dari Bantuan Subsidi Gaji Kementerian Tenaga Kerja.
Lihat Selengkapnya
BSU Kemnaker
Subsidi Gaji
Bisnis
Subsidi gaji adalah bantuan uang berupa gaji atau upah yang diberikan untuk pegawai.
Lihat Selengkapnya
Subsidi Gaji
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Bantuan Subsidi Upah
Subsidi Upah