KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru, Jokowi Minta Harus Topang Pembangunan Ekonomi RI

Program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045.

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu perlu memberikan pengaruh dalam mengembangkan ekonomi indonesia.

"Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan visual saat meluncurkan program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021).

Jokowi menambahkan perlunya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sejauh ini terobosan yang sudah dilakukan KKP meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya.

"Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP tengah menyiapkan roadmap sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melakui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.

Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi.

Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare diantaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.

Pihaknya juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.

"Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara HUT ke-22 KKP di Belitung Timur.

2 dari 2 halaman

Kewajiban Semua Pihak

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (Dok KKP)

Menteri Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.

Menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

"Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program-program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP.

Sebab sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.

"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.

Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran KKP dinilainya sangat kecil tidak lebih 1 persen dari APBN. Padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.