Jadi Contoh, Tak Ada Lagi Kawasan Kumuh di Kota Surakarta

Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Capai 362 Ribu Jiw — Aktivitas anak-anak di kawasan perkampungan kumuh Semper, Cilincing, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta per September 2021 mencatat, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362 ribu jiwa. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mentargetkan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta bisa segera terealisasi. Saat ini, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan program kolaborasi antar unit organisasi yang ada, baik program Sejuta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga penyediaan sanitasi dan air bersih.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya mengentaskan berbagai kawasan kumuh yang ada baik kawasan perkotaan maupun daerah.

"Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan bantuan sosial saja, tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kegiatan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain yang juga memiliki kawasan kumuh. Pihaknya juga akan mengkoordinasikan berbagai program dari kementerian/lembaga yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Jadi pengentasan kawasan kumuh nggak bisa dilakukan satu kementerian saja, tapi juga harus terkoordinasi dengan baik. Kalau ada pengusaha di daerah yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengentasan kumuh lewat dana CSR nya juga bisa sehingga masyarakat ikut terbantu," pintanya.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad, menyatakan pihaknya siap melaksanakan kolaborasi program untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia. Salah satunya dengan menata kawasan kumuh dari berbagai sektor baik dari perumahannya serta sarana pendukung lingkungan.

"Kami telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang merupakan bagian dari program Sejuta Rumah. Sedangkan dari Ditjen Cipta Karya akan menata kawasan melalui Program Kotaku," jelasnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, imbuhnya, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pekerjaannya lewat padat karya tunai. Penataan kawasan kumuh dinilai sangat penting di masa pandemi agar masyarakat bisa terhindar dari paparan virus serta meningkatkan imunitas kesehatan.

"Rumah yang layak huni bisa mencegah berbagai penyakit. Kami menyalurkan Program BSPS dengan harapan masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak huni," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kesemerawutan kabel menjadi pemandangan biasa di Ibukota. Selain tidak beraturan kesemerawutan ini membuat suatu kawasan terkesan kumuh. Sudah beberapa kali warga melaporkan kasus ini namun belum ada tanggapan dari pihak yang berwenang.

2 dari 2 halaman

Rumah Tak Layak Huni

Kementerian PUPR menata kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau dan Seberang Palinggam, Kota Padang, Sumatera Barat. (Dok Kementerian PUPR)

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 49 rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah kawasan kumuh di Kota Surakarta akan direlokasi melalui kolaborasi program Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR.

Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lokasi tersebut akan ditata dengan dana alokasi khusus terintegrasi tahun anggaran 2021 dan 2022.

Pada 2021, Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan baru sebanyak 253 unit dengan anggaran Rp 12,65 miliar. Saat ini progres di lapangan sudah 51,9 persen dengan pelaksanaan pembangunan berupa struktur atas, rangka struktur dan struktur bawah bangunan. Sedangkan pada 2022 mendatang direncanakan pembangunan baru 316 unit dengan anggaran Rp 15,8 miliar.

"Masyarakat yang terdampak program ini akan mendapatkan hunian sementara dengan total bantuan pembangunan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Lokasi 49 rumah tersebut berada di pinggir sungai dan kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar tercipta lingkungan yang nyaman dan asri," terangnya.

Walikota Surakarta Gibran Rakabuming mengapresiasi bantuan pemerintah pusat program pembangunan untuk masyarakat Kota Surakarta. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan baik penyaluran dana APBD maupun pendataan kawasan, sehingga bantuannya bisa tepat sasaran.

"Pengentasan kawasan kumuh kalau hanya mengandalkan APBD Kota Surakarta tentu tidak mencukupi apalagi kawasan kumuh yang ada cukup luas. Terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dan kami siap apabila Kota Surakarta jadi kota bebas kawasan kumuh," ujar Gibran.