Daftar 164 Instansi dan Cara Cek Hasil SKD CPNS 2021, Diumumkan Besok

Peserta Tes SKD CPNS 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Secaba Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 30 September 2021.

Liputan6.com, Jakarta Tak terasa hal yang paling dinanti peserta Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 yakni hasil SKD CPNS 2021 dan kompetensi PPPK nonguru akan segera diumumkan.

Pemerintah akan mengumumkan hasil SKD CPNS 2021 dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru 2021 mulai Jumat besok, 29 Oktober 2021.

Ada sekitar 164 instansi yang akan mengumumkan hasil SKD CPNS di tahap I dari awalnya 116 instansi pusat dan daerah.

Jadwal ini pun dipastikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama. "Diumumkan 29 dan 30 Oktober," jelas dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (28/10/2021).

Sebelumnya, BKN telah merilis jadwal lanjutan dari seleksi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021. Di dalamnya terdapat dua jadwal yang berbeda, yaitu jadwal Tahap I dan II.

Pembagiannya, Tahap I pengumuman hasil SKD CPNS 2021 pada 29-30 Oktober 2021 dan Tahap II pada 13-14 November 2021.

Terdapat 2 cara peserta SKD CPNS 2021 dan PPPK nonguru melihat hasilnya. Pertama melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/. Begini tahapan caranya:

1. Buka sscasn.go.id

2. Pilih menu Layanan Infomrasi

3. Pilih opsi untuk melihat hasil tes, apakah hasil seleksi PPPK Guru, PPPK, atau SKD CPNS.

Selain itu, hasil tes SKD CPNS dan PPK nonguru juga akan diumumkan melalui laman instansi masing-masing tempat peserta melamar seleksi CASN.

2 dari 3 halaman

164 Instansi

800 Peserta Ikuti Tes SKD CPNS — Peserta mengikuti proses Tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di BKN, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Sebanyak 800 peserta mengikuti tes yang dibagi dua sesi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Perlu diketahui, seharusnya ada 166 instansi yang akan mengumumkan hasil tes SKD dan Seleksi Kompetensi Tahap I sejak 29 hingga 30 Oktober 2021.

Namun kemudian tersisa hanya 164 instansi karena 2 instansi diketahui masih melangsung SKD dan akan mengumumkannya pada tahap II. Keduanya yaitu Halmahera dan Kota Pekanbaru

Berikut daftar 166 instansi tersebut antara lain:

1. Badan Narkotika Nasional

2. Badan Pusat Statistik

3. Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

5. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

7. Pemerintah Kabupaten Alor

8. Pemerintah Kabupaten Asahan

9. Pemerintah Kabupaten Balangan

10. Pemerintah Kabupaten Banggai

11. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

12. Pemerintah Kabupaten Banyuasin

13. Pemerintah Kabupaten Barito Utara

14. Pemerintah Kabupaten Barru

15. Pemerintah Kabupaten Batang

16. Pemerintah Kabupaten Belu

17. Pemerintah Kabupaten Bengkayang

18. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

19. Pemerintah Kabupaten Bima

20. Pemerintah Kabupaten Bintan

21. Pemerintah Kabupaten Bireuen

22. Pemerintah Kabupaten Blora

23. Pemerintah Kabupaten Boalemo

24. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

25. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

26 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

27 Pemerintah Kabupaten Bombana

28. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

29. Pemerintah Kabupaten Buleleng

30. Pemerintah Kabupaten Buru

31. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

32. Pemerintah Kabupaten Buton

33. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

34. Pemerintah Kabupaten Cianjur

35. Pemerintah Kabupaten Cilacap

36. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

37. Pemerintah Kabupaten Demak

38. Pemerintah Kabupaten Dompu

39. Pemerintah Kabupaten Dompu Eks

40. Pemerintah Kabupaten Ende

41. Pemerintah Kabupaten Gorontalo

42. Pemerintah Kabupaten Gowa

43. Pemerintah Kabupaten Grobogan

44. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

45. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

46. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

47. Pemerintah Kabupaten Jember

48. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

49. Pemerintah Kabupaten Karanganyar

50. Pemerintah Kabupaten Karangasem

51. Pemerintah Kabupaten Katingan

52. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

53. Pemerintah Kabupaten Kebumen

54. Pemerintah Kabupaten Kendal

55. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

56. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

57. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

59. Pemerintah Kabupaten Ketapang

60. Pemerintah Kabupaten Klungkung

61. Pemerintah Kabupaten Kolaka

62. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

63. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

64. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

65. Pemerintah Kabupaten Kudus

66. Pemerintah Kabupaten Kupang

67. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

68. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

69. Pemerintah Kabupaten Lamandau

70. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

71. Pemerintah Kabupaten Lembata

72. Pemerintah Kabupaten Lingga

73. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

74. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

75. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

76. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

77. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

78. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

79. Pemerintah Kabupaten Majalengka

80. Pemerintah Kabupaten Malaka

3 dari 3 halaman

Instansi Lainnya

81. Pemerintah Kabupaten Manggarai

82. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

83. Pemerintah Kabupaten Maros

84. Pemerintah Kabupaten Minahasa

85. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

86. Pemerintah Kabupaten Mojokerto

87. Pemerintah Kabupaten Morowali

88. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

89. Pemerintah Kabupaten Muna Barat

90. Pemerintah Kabupaten Nagekeo

91. Pemerintah Kabupaten Natuna

92. Pemerintah Kabupaten Ngada

93. Pemerintah Kabupaten Ngawi

94. Pemerintah Kabupaten Nias

95. Pemerintah Kabupaten Nias Barat

96. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

97. Pemerintah Kabupaten Nias Utara

98. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

99. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

100. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

101. Pemerintah Kabupaten Pati

102. Pemerintah Kabupaten Pemalang

103. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

104. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

105. Pemerintah Kabupaten Pidie

106. Pemerintah Kabupaten Poso

107. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

108. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

109. Pemerintah Kabupaten Semarang

110. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

111. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

112. Pemerintah Kabupaten Seruyan

113. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

114. Pemerintah Kabupaten Sikka

115. Pemerintah Kabupaten Sragen

116. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

117. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

118. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

119. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

120. Pemerintah Kabupaten Sumbawa

121. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

122. Pemerintah Kabupaten Tabalong

123. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

124. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

125. Pemerintah Kabupaten Tapin

126. Pemerintah Kabupaten Tegal

127. Pemerintah Kabupaten Temanggung

128. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

129. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

130. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

131. Pemerintah Kabupaten Wajo

132. Pemerintah Kabupaten Wakatobi

133. Pemerintah Kota Ambon

134. Pemerintah Kota Banda Aceh

135. Pemerintah Kota Batam

136. Pemerintah Kota Baubau

137. Pemerintah Kota Bima

138. Pemerintah Kota Bitung

139. Pemerintah Kota Bogor

140. Pemerintah Kota Cilegon

141. Pemerintah Kota Gorontalo

142. Pemerintah Kota Kendari

143. Pemerintah Kota Kupang

144. Pemerintah Kota Langsa

145. Pemerintah Kota Lhokseumawe

146. Pemerintah Kota Lubuk Linggau

147. Pemerintah Kota Madiun

148. Pemerintah Kota Magelang

149. Pemerintah Kota Manado

150. Pemerintah Kota Mataram

151. Pemerintah Kota Mojokerto

152. Pemerintah Kota Palopo

153. Pemerintah Kota Pariaman

154. Pemerintah Kota Pekanbaru (tahap 2)

155. Pemerintah Kota Prabumulih

156. Pemerintah Kota Samarinda

157. Pemerintah Kota Subulussalam

158. Pemerintah Kota Surabaya

159. Pemerintah Kota Surakarta

160. Pemerintah Kota Tomohon

161. Pemerintah Kota Tual

162. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

163. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

164. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

165. Sekretariat Jenderal MPR

166. Setjen Dewan Perwakilan Daerah

Reporter: Aprilia Wahyu Melati

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 transparan dan bebas dari kecurangan...

Tes SKD CPNS
Agenda
Tes SKD CPNS adalah tes yang dilakukan oleh peserta CPNS setelah lulus pada tahap seleksi administrasi.
Lihat Selengkapnya
Tes SKD CPNS
seleksi kompetensi
Agenda
Seleksi Kompetensi adalah salah satu rangkaian seleksi dari proses seleksi PPPK Guru dan Non Guru.
Lihat Selengkapnya
seleksi kompetensi
CPNS
Bisnis
CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
Lihat Selengkapnya
CPNS
CPNS 2021
Agenda
CPNS 2021 adalah Calon Pegawai Negeri Sipil 2021.
Lihat Selengkapnya
CPNS 2021
SKD CPNS
Agenda
SKD CPNS adalah salah satu rangkaian seleksi untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Lihat Selengkapnya
SKD CPNS
Seleksi Kompetensi Dasar
PPPK Non Guru
Hasil SKD CPNS 2021
SKD CPNS 2021