Kadin Siap Bantu Pemerintah Penuhi Komitmen Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Para Pihak atau Conference of Parties (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change) ke-26 atau COP26 di Glasgow, Inggris.

“Kadin siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim negara kita,” Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Minggu (31/10/2021).

Dalam hal ini, Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060.

Adapun Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) Pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26 mendatang, dan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.

Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia Kadin akan menampilkan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, terutama pada topik-topik berikut ini:

1. Mekanisme carbon market

Adopsi carbon market sebagai instrumen utama untuk mengurangi emisi CO2 semakin meluas. Sebelum COP26, Kadin telah menyelenggarakan forum webinar CXO yang membahas topik ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pemahaman tentang jenis-jenis dan tren carbon market.

KADIN juga telah melakukan benchmarking secara terperinci tentang implementasi carbon market di berbagai negara, dan Kadin akan membagikan hasil analisis ini dengan badan/lembaga pemerintah terkait.

Lebih lanjut, Kadin berencana untuk secara resmi meluncurkan Pasar Karbon Domestik Sukarela (Voluntary Domestic Carbon Market) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada COP26—bergantung pada peraturan mengenai carbon market dan carbon tax yang relevan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon—dan memfasilitasi pembentukan pasar karbon di Indonesia.

Kadin juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk merancang dan menerapkan ekosistem carbon market di luar Voluntary Market.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengimbau supaya aksi yang dilakukan benar-benar menyuarakan aspirasinya dalam koridor masalah ketenagakerjaan.

2 dari 5 halaman

2. Pengurangan deforestasi

Deforestasi Hutan Jambi — Kondisi deforasti hutan di Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi yang akan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. (Liputan6.com/Gresi Plasmanto)

Anggota Kadin secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan.

Kadin mendukung penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang secara nyata dapat mencegah deforestasi serta mendorong reforestasi dalam proses bisnis masing-masing untuk mengurangi emisi CO2.

Sebagai contoh, salah satu anggota Kadin menjalankan serangkaian tindakan konservasi komprehensif untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut di Kalimantan Tengah; dan anggota KADIN lainnya memberdayakan masyarakat untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan lestari dan menghasilkan kayu bulat bersertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) untuk dijual.

3 dari 5 halaman

3. Transisi menuju energi baru terbarukan

PLN siap memimpin transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. (Dok PLN)

Di samping menyelenggarakan CXO webinar, Kadin telah berkoordinasi erat dengan sejumlah pengembang, kontraktor, dan industri rantai nilai energi baru terbarukan untuk bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Kadin juga mendorong sektor swasta untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap komersial dan industri (C&I) sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas di Indonesia.

4 dari 5 halaman

4. Pengelolaan sampah, dengan fokus utama pada sampah plastik

Skema Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pengelolaan Sampah Plastik — Pekerja menjemur leburan sampah plastik di gudang pengolahan sampah plastik kawasan Bekasi, Rabu (15/9/2021). Skema ekonomi sirkular mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dalam hal daur ulang sampah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Di Indonesia, 30 hingga 40 persen sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga menghasilkan GRK dalam jumlah besar.

Menindaklanjuti fokus jangka pendek KADIN tentang pengelolaan sampah plastik, anggota KADIN telah membuat komitmen dan meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi plastik sesuai dengan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.

Selain itu, salah satu anggota tim pengurus inti KADIN yang merupakan produsen barang konsumsi rumah tangga telah secara aktif terlibat dalam Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (National Plastic Action Partnership/NPAP) sebagai pemimpin dalam mendorong langkah-langkah nyata di seluruh rantai nilai.

5 dari 5 halaman

5.Impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif

Konsep green financing semakin populer secara global dan telah terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Anggota pengurus inti KADIN, melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, membentuk Indonesia Impact Fund pada tahun 2019.

Dana tersebut, yang menargetkan terkumpulnya USD 10 juta pada tahun 2021, memprioritaskan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan berkualitas tinggi dan mudah diakses, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kota berkelanjutan dan perumahan yang terjangkau, serta pemberdayaan inovasi cerdas iklim.