Perjalanan Darat 250 Km Wajib PCR atau Antigen, Bagaimana Pengawasannya?

Lebih lanjut, Agus menilai dengan penerapan seperti ini perlu ada peran pemerintah yang mampu memberikan layanan tes yang terjangkau di lokasi seperti terminal.

“Artinya ketika ada penerapan ini, Kemenhub bisa di beberapa terminal memberikan semacam layanan antigen yang terjangkau, di kereta api sendiri juga menyediakan dan harganya jauh lebih murah,” katanya.

“Syukur-syukur bisa kerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa berikan subsidi dan ditekan semaksimal mungkin, kalau tes di luar kan lebih mahal,” katanya.

Sementara itu, Agus menilai jika tujuan pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat, kebijakan yang bisa diambil adalah dengan menyetop moda transportasi sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Kalau tadi saya sampaikan kalau bisa menekan atau tidak sebenarnya mobilitas itu berdasarkan kepentingan, mobilitas ini kan cukup tinggi, inikan satu sisi jadi positif ketika pemerintah mulai terapkan pergerakan ekonomi untuk bangkitkan sektor ekonomi sementara di sisi lain ini jadi catatan baru ketika harus dibatasi pergerakannya, ini mau dibawah kemana, apa tetap batasi pergerakan atau percepat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Menyetop transportasi, kata Agus, dimaksudkan untuk tidak timbulnya kebijakan yang tidak merata. Pasalnya, jika tetap diberlakukan syarat wajib PCR atau Antigen ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaku perjalanan.

“Ini menjadi hanya kelompok tertentu sementara kelompok lainnya tak bisa melakukan perjalanan dengan alasan biaya yang terlalu mahal,” tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan aturan baru bagi pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak.

Mereka yang diatur adalah yang melakukan perjalanan transportasi darat minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan yang melakukan perjalanan minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Kemudian menunjukkan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

"Ketentuan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan," kata Budi Setiyadi dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).