5 Pejabat Negara Suarakan Selamatkan Garuda Indonesia, dari Prabowo hingga Jokowi

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menegaskan maskapai penerbangan Garuda Indonesia harus fokus menggarap pasar penerbangan domestik untuk memperbaiki performa bisnis.

Menurut Erick Thohir, selama ini Garuda Indonesia telah terjebak dalam bisnis yang tidak sehat ketika mulai menggarap rute penerbangan luar negeri.

Berdasarkan data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp 1.400 triliun.

Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp 300 triliun.

“Garuda harus fokus pada domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu cukup lama,” kata Erick melansir Antara, Minggu (24/10/2021).

Untuk itu, Kementerian BUMN terus mengawal proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hanya saja dalam proses restrukturisasi itu, Erick mengaku dirinya enggan bernegosiasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Garuda terjerat utang menggunung hingga Rp 70 triliun sehingga perusahaan menderita kerugian. Pandemi COVID-19 juga membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kadernya untuk bisa menyelamatkan nasib PT Garuda Indonesia (Persero).

Hal itu disampaikan oleh Sekjennya Ahmad Muzani saat menghadiri Rakorda Gerindra Sumatera Selatan Minggu 31 Oktober di Palembang.

Menurut dia, Prabowo meminta agar Garuda Indonesia tidak bangkrut dan tetap bertahan sebagai maskapai penerbangan kebanggaan negara.

"Utang Garuda diprediksi kurang lebih Rp70 triliun dan diperkirakan perusahaan yang dibanggakan ini akan bangkrut. Saya kemarin mendapat pesan dari Pak Prabowo, agar Gerindra tidak boleh diam mengahadapi ancaman ini. Kami dititipi untuk melakukan semua cara guna menyelamatkan Garuda agar perusahaan ini tetap selamat dari kebangkrutan sebagai perusahaan negara," kata Muzani dalam keterangannya.

Menurut dia, Garuda Indonesia  salah satu perusahaan penerbangan yang membanggakan, mempersatukan wilayah Indonesia, memiliki sejarah bersamaan dengan perjuangan bangsa dan dibangun atas dasar kegotongroyongan dari sumbangan rakyat Aceh, sehingga wajib kita selamatkan.

"Gerindra akan melakukan semua tindakan yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkannya. Kalau perlu anggota parlemen Gerindra di semua tingkatan songkongan untuk itu. Meskipun hal itu bukan jalan keluar," jelas Muzani.

Dia mengakui, inilah yang sering dikhawatirkan oleh Prabowo betapa sulitnya menjaga aset negara. Persaingan global semakin dinamis dan tantangan modal semakin nyata. Kasus Garuda harus menjadi pelajaran berharga.

"Kalau Garuda yang mempunyai sejarah panjang bisa bangkrut akan dipailitkan bagaimana dengan BUMN yang lain. Maka makin relevan bahwa visi misi yang selama ini diinginkan oleh Prabowo menjadi tepat," kata Muzani.

Jauh sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan optimistis kepemimpinan baru di bagan struktural Garuda Indonesia bisa memperbaiki kinerja perusahaan.

Ia meminta masyarakat tidak berpsekulasi terlalu jauh terkait permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia. Pernyataan ini dia sampaikan usai menjadi pembicara dalam acara kerjasama TransNusa dan China Aircraft Leasing Group (CALC) di Jakarta.

Luhut mengatakan reputasi Garuda Indonesia sendiri sejauh ini masih cukup baik pasca pencopotan beberapa direksi perusahaan plat merah tersebut.

Dia pun meyakini, pimpinan yang baru ke depannya akan mampu membenahi seluruh permasalahan yang ada di tubuh perusahaan.

"Tunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nanti kan ada pimpinan baru pastilah akan diperbaiki," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ada yang berbeda dalam kunjungan ke luar negeri Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke tiga negara yakni Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dalam kunjungan kerja tersebut.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan tentang keberangkatan menuju Roma di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (29/10/2021).

Heru menjelaskan, pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

"Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit," ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran di mana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

"Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial. Total ada enam menteri yang ikut dalam pesawat ini, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet," kata Heru.

Memang para Menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta, karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan Presiden.

"Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma, karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan Presiden. Namun setelah itu, dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut Abu Dhabi dan Dubai, Menlu akan bergabung terus," ujar Heru.