Aturan Kerja Terbaru PNS WFH dan WFO Saat PPKM Level

Tingkat Mutu dan Produktivitas, Kemnaker Ajak ASN Indramayu Belajar dari Pelaku Industri — Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Liputan6.com, Jakarta - Seiring Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 1 di sejumlah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) atau PNS.

Regulasi terbaru ini mengatur sistem kerja PNS, baik untuk yang beraktivitas di kantor (work from office/WFO) maupun bekerja di rumah (work from home/WFH).

BACA JUGA: Ini Perbedaan PPPK dan CPNS

Sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 25/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB Nomor 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengutip informasi Kementerian PANRB, Sabtu (13/11/2021), pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) diprioritaskan bagi PNS yang telah divaksin.

Berikut rincian lengkap aturan kerja PNS dalam SE Menteri PANRB Nomor 25/2021:

A. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

1. Jawa dan Bali

• PPKM Level 1, sebanyak 75 persen pegawai WFO.

• PPKM Level 2, sebanyak 50 persen pegawai WFO.

• PPKM Level 3, sebanyak 25 persen pegawai WFO.

• PPKM Level 4, 100 persen pegawai (WFH).

2. Luar Jawa dan Bali

• PPKM Level 1 dan 2 dibagi dalam beberapa zona. Kabupaten atau kota zona hijau diberlakukan 75 persen pegawai WFO. Sementara kabupaten atau kota zona kuning dan zona oranye diberlakukan 50 persen WFO. Untuk kabupaten atau kota zona merah diberlakukan 25 persen WFO.

• PPKM Level 3, sebanyak 50 persen WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

• PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

2 dari 3 halaman

B. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

1. Jawa dan Bali

• PPKM Level 1, maksimal 100 persen WFO.

• PPKM Level 2, maksimal 75 persen WFO.

• PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen WFO.

2. Luar Jawa dan Bali

• PPKM Level 1 dan 2, maksimal 100 persen WFO.

• PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO.

• PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.

3 dari 3 halaman

C. Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

1. Jawa dan Bali

• PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.

• PPKM Level 2, maksimal 100 persen pegawai WFO.

• PPKM Level 3 dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

2. Luar Jawa dan Bali

• PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
WFH
Agenda
WFH adalah singkatan dari Work From Home.
Lihat Selengkapnya
WFH
WFO
Agenda
WFO adalah kependekan dari Work From Office.
Lihat Selengkapnya
WFO
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
WFH PNS
Aturan kerja PNS
PPKM Level
PPKM Level 1