Jokowi Minta Mendagri Sentil Kepala Daerah yang Serapan Anggarannya Masih Kecil

Soal Reshuffle Kabinet Ini Kata Presiden Jokowi — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak (reshuffle) kembali jajaran kabinet kerjanya. Lalu siapakah yang diganti dan masih bertahan? (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun 2021.

“Yang pertama saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Merdeka, Rabu (17/11/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan perhatian terhadap serapan anggaran APBD-APBD yang masih kecil. Selain itu, Jokowi minta agar Mendagri menekankan kepada jajarannya bahwa APBD itu penting untuk pertumbuhan ekonomi.

“Kita lihat misalnya realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA. Kemudian program padat karya baru mencapai 67 persen. Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan terkait dengan risiko-risiko global agar semuanya diwaspadai. Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok harus benar-benar diperhatikan sebab ekspor Indonesia ke sana besar.

Di sisi lain, risiko tapering off dari Amerika Serikat juga perlu dilihat dampaknya, agar Indonesia mampu mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan.

“Kemudian yang terakhir juga yang berkaitan dengan inflasi global. Dampaknya akan seperti apa, semuanya dihitung, semuanya harus kita kalkulasi, dimana yang harus kita antisipasi,” ujarnya.

Tidak sampai di situ, Presiden Jokowi juga meminta semua pihak untuk mewaspadai terjadinya fenomena siklus comidity supercycle. Karena saat ini komoditas unggulan ekspor indonesia melonjak tinggi.

“Ini umumnya berlangsung biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antispasi untuk itu harus diberikan dengan mengutkan industri pengolahan yang berorientasi ekspor,” tegasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.

2 dari 2 halaman

Penajaman dan Efisiensi Belanja

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0 — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas percepatan peta jalan penerapan industri 4.0 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Jokowi memerintahkan adanya langkah terobosan untuk dapat mendorong percepatan peta jalan penerapan industri 4.0. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah waspadai tantangan di tahun 2022 yakni, potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia karena pandemi global yang belum selesai.

Oleh karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita. Utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi.

Diperlukan penajaman dan efisiensi belanja, seperti belanja-belanja yang rutinitas, belanja-belanja yang tidak perlu segera hilangkan, dan menggesernya ke belanja produktif.

“Dan pastikan, ini penting untuk 2022. Awal 2022, Januari 2022 anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di Januari sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” ungkapnya.

Presiden juga meminta agar investasi terus didorong untuk direalisasikan. Menurutnya, komitmen investasi banyak namun terkadang jika tidak dikawal dan dimonitor maka komitmen itu akan lama direalisasikannya.

“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15 persen terhadap PDB kita. Artinya yang lebih banyak swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” pungkasnya.

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
APBD
Sistem Operasi
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPR.
Lihat Selengkapnya
APBD
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
ekspor
Bisnis
Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri.
Lihat Selengkapnya
ekspor
Serapan Anggaran
Mendagri
anggaran