Liputan6.com, Jakarta - a Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menekankan terkait harga tes PCR yang berlaku di Indonesia termasuk pada kategori termurah. Ia menjelaskan, harga ini telah melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau dibandingkan banyak negara kita masuk kategori termurah, ini sesuai audit dengan yang dilakukan BPKP, ini yang sudah mendampingi bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri," kata Erick Thohir dalam webinar Kontroversi PCR: Bisnis atau Krisis, Kamis (18/11/2021).
Ia menegaskan bahwa harga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Erick Thohir menyebut tak bisa menentukan harga dari pihaknya sendiri, dan mengacu pada hasil evaluasi perkembangan kasus covid-19 di Indonesia.
Advertisement
Sedikit mundur kebelakang, Erick Thohir menceritakan awal mula adanya kebijakan PCR di awal kasus Covid-19 terdeteksi di Indonesia. Mulanya, ia tak mengerti apa fungsi PCR.
"Kementerian BUMN dan BUMN turut berikan dukungan pada awal dimana pada saat itu pada Maret - Mei (2020). Kita belum mengerti apa PCR tapi dari koordinasi dnegan berbagai pihak rupanya kita perlu 18 lab PCR kita beranikan beri 18 lab yang didistribusikan RS BUMN," tuturnya.
Ternyata, ia menyadari, PCR merupakan salah satu instrumen untuk mendeteksi sebaran kasus Covid-19.
"Supaya kita lihat memang tes ini bagian dari tadi trace and tracing, dan awalnya harganya ada yang RP 2 juta sampai Rp 5 juta waktu itu. Hari ini Rp 300 ribu," katanya.
Baca Juga
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Melibatkan Banyak Pihak
Lebih lanjut, Menteri Erick turut menimpali terkait kebijakan PCR yang berlaku sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi. Ia menegaskan kembali keputusan itu keluar dari keterlibatan banyak pihak.
"Kebijakan tes PCR bagi transportasi yang dihadapi banyak pihak, presiden, menkes, ketua penanganan PPKM Jawa-Bali, menteri terkait dan kebijakan itu secara transparan dan saya tak mungkin mengatur jalannya ratas yang dapat menguntungkan pribadi saya. Tentu dalam melawan covid, gotong royong jadi kekuatan bangsa," tuturnya.
Selain itu, Menteri Erick mengatakan pemerintah telah bekerja selama 24 jam dalam saru hari untuk memastikan kehadiran pemeritah di masyarakat.
"Kita kerja 24 jam untuk pastikan kehadiran pasa masa sulit, kita lakukan percepatan dan tentu rasa tanggung jawab ini melakukan prinsip gotong royong dengan berbagai pihak untuk atasi pandemi," katanya.
"Niat baik pementah indoneisa akan terus dijaga dalam hadapi covid. Dengan segala kerendahan hati kami berusaha yang terbaik tapi tidak sempurna," imbuhnya.
Advertisement