Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024

Kondisi Penduduk Miskin di Salah Satu Sudut Ibu Kota — Anak-anak bermain di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta, Selasa (17/2/2021). Peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat akibat pandemi corona COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di 2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam Rapat Terbatas dengan agenda mengenai kemiskinan yang berlangsung pada Kamis (18/11/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar angka kemiskinan ekstrem bisa 0 persen pada 2024.

"Kemiskinan ekstrem di 2024 itu targetnya adalah 0 persen dan kemiskinan di 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,"ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.

Dalam peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, di 2021 pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten dan kota di tujuh provinsi. Masing-masing lima kabupaten dan kota di setiap provinsi.

Kemudian di 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten dan kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

“Kemudian di 2023-2024, diperluas di 514 kabupaten dan kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” imbuh Airlangga Hartarto.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

BLT dan Kartu Sembako

FOTO: Kemiskinan DKI Naik 1,11 Persen Selama September 2020 — Deretan permukiman penduduk semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Senin (5/10/2020). Pemprov DKI mencatat kenaikan angka kemiskinan Jakarta sebesar 1,11 persen menjadi 4,53 persen pada bulan September 2020 karena terdampak pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp 300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.

“Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” kata Airlangga.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini. “Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember,” tandas Menko Perekonomian.

kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
blt
Bisnis
BLT adalah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat miskin.
Lihat Selengkapnya
blt
miskin
miskin ekstrem
Kartu Sembako
Kemiskinan Ekstrem