Reformasi Pajak Bakal Jadikan Indonesia Raksasa Ekonomi Dunia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, reformasi pajak sangat diperlukan untuk mendukung target Indonesia maju menjadi negata berpendapatan tinggi (high income) dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045.

"Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan," ujar Sri Mulyani dalam acara kick off sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Nusa Dua Convention Center Bali, Jumat (19/11/2021).

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07 persen, jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3 persen. Penerimaan pajak melemah hingga hanya mencapai 8,33 persen PDB di bawah kondisi rata-rata dalam 5 tahun terakhir di angka 10,2 persen. Sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.

Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terjadi terlalu dalam. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan lewat UU HPP yang mendorong sistem perpajakan adil, sehat, efektif, dan akuntabel jadi semakin diperlukan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.