UMP 2022 Jawa Tengah Ditetapkan Naik Jadi Rp 1,81 Juta

Pemprov Jateng Dorong Vaksinasi Berbasis Desa untuk Percepat Vaksin — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan UMP 2022 naik.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan besaran Upah Minum Provinsi atau UMP tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Pengumuman UMP 2022 termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Dengan terbitnya SK tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP Jawa Tengah di 2022 resmi naik 0,78 persen menjadi Rp 1.812.935.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Gubernur Ganjar Pranowo melansir laman https://jatengprov.go.id/, Minggu (21/11/2021).

Penetapan UMP 2022 ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah. Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Besarannya ditegaskan juga tidak sembarangan. Namun harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

“Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ganjar dalam diktum keenam.

2 dari 2 halaman

Acuan Hitungan UMP

Pekerja di Jateng — Beberapa pabrik yang dia buka di Jawa Barat maupun Banten telah banyak menampung pekerja dari Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak naikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2021, mendapat protes dari ribuan buruh di Cimahi. Mereka berunjuk rasa dan turun ke jalan menuntut kenaikan UMP 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

“Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang satu tahun dan lebih satu tahun, sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” kata Sakina.

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444," tegas dia.