Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022, Daerah Harus Siagakan 8 Persen APBD

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19 — Warga menerima bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Selain bansos dari APBD DKI Jakarta, sekitar 738 ribu orang lainnya mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Para para kepala daerah diminta untuk menyisihkan 8 persen dari APBD tahun anggaran 2022 untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Penyisihan dana tersebut bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kita minta pemerintah daerah menyiagakan anggaran 8 persen dari DAU dan DBH buat siap-siap sektor kesehatan dari kemungkinan adanya lonjakan kasus (Covid-19)," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11).

Suahasil mengatakan dengan menyisihkan 8 persen APBD memang akan memangkas anggaran program yang telah direncanakan. Namun hal ini lebih baik daripada tiba-tiba melakukan refocusing anggaran secara tiba-tiba.

"Ini mungkin program lain agak kepotong, tapi kalau melakukan penyisihan dia awal, nanti enggak perlu refocusing lagi kalau kita diserang (Covid-19) lagi," katanya.

Di tahun ini, Suahasil menyebut sudah ada beberapa daerah yang berani mengalokasikan dana APBD sebesar 8 persen untuk menangani pandemi.

Dia pun mengapresiasi tindakan cepat kepala daerah tersebut dan meminta kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama di tahun depan.

"Di beberapa daerah ini sudah dipakai penganggaran 8 persen buat penangan kesehatan," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Wabah virus corona COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini berdampak bagi bursa saham dan nilai tukar rupiah.

2 dari 2 halaman

4 Kali Refocusing APBN

FOTO: Pelajar SMA Banda Aceh Jalani Vaksinasi COVID-19 — Reaksi seorang siswa SMA saat menerima dosis vaksin virus corona COVID-19 Pfizer di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/11/2021). Vaksinasi COVID-19 di kalangan warga Kota Banda Aceh tembus 80 persen. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Suahasil mengatakan selama tahun 2021, pemerintah pusat telah melakukan 4 kali refocusing APBN. Hal ini dilakukan karena terjadi beberapa kali gelombang peningkatan kasus. Khususnya pada pertengahan tahun dengan adanya penyebaran Covid-19 varian delta.

"Kalau di pemerintah pusat, tahun ini sudah 4 kali refocusing. Ini kita tidak potong-potong anggaran, tapi yang kita lakukan menggeser APBN ke sektor kesehatan," kata dia.

Suahasil memastikan tahun depan pemerintah tidak akan melakukan refocusing anggaran. Catatannya, vaksinasi bisa dioptimalkan dan mencapai kekebalan kelompok dan tidak ada lonjakan kasus yang Covid-19. Sehingga tahun 2022 bisa dilalui sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Kita berharap bisa melalui masa pemulihan ekonomi dengan tenang," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
APBD
Sistem Operasi
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPR.
Lihat Selengkapnya
APBD
anggaran
Kesehatan