PNS Comot Bansos, Apa Hukuman yang Sepadan?

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19 — Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimbau pihak instansi berwenang untuk menelusuri temuan 31.624 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Dari situ, baru bisa ditentukan apa bentuk hukuman disiplin atau sanksi yang berhak diberikan kepada PNS bandel tersebut.

"Mesti dicek betul melalui proses pemeriksaan yang baik dan penjatuhan disiplinnya akan ditetapkan berdasarkan unsur yang dipenuhi apakah ringan, sedang atau berat. Misalnya dengan sengaja atau tidak sengaja perlu didalami dan cek betul," ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Mohammad Averrouce kepada Liputan6.com, Senin (22/11/2021).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, masing-masing dari PNS penerima bansos akan diberikan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tempatnya bekerja.

"Menurut PP 94 Tahun 2021, hukuman disiplin diberikan oleh PPK masing-masing instansi, setelah melalui prosedur yang berlaku," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama kepada Liputan6.com.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mensos Risma resmi menonaktifkan 21 juta data penerima bansos karena ganda

2 dari 2 halaman

Hukuman Disiplin

Satya mengatakan, tiap PPK nantinya bakal menentukan tingkat hukuman disiplin yang patut diterima oleh para PNS pengambil jatah bansos tersebut. Adapun bentuk sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Itu (bentuk hukuman disiplin) ditentukan PPK masing-masing instansi," kata Satya.

Adapun bentuk sanksi yang tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Namun, regulasi tersebut tidak mencantumkan bentuk hukuman disiplin yang bisa dikenakan kepada PNS yang melakukan pelanggaran seperti mengambil jatah bansos.

Kementerian PANRB
Organisasi
Kementerian PANRB merupakan singkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PANRB
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
PNS Terima bansos